Terkait Empat Provinsi Baru di Papua , Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu 2024

14 Desember 2022, 19:25 WIB
Terkait adanya empat provinsi baru di papua jokowi terbitkan perppu pemilu /Tangkap layar Instagram @jokowi/

MEDIA TULUNGAGUNG – Menjelang Pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang ada empat provinsi baru di Papua.

Maka dari itu Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait hal tersebut dikutip MEDIA TULUNGAGUNG dari laman ANTARA pada 13 Desember 2022.

Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang di antara ketentuannya mengatur dampak pembentukan empat provinsi baru di Papua terhadap Pemilu 2024.

Berdasarkan salinan Perppu 1/2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, Jokowi menimbang bahwa kebijakan ini perlu dibuat dan langkah sebagai bentuk antisipasi dari pembentukan empat provinsi baru di Papua.

Baca Juga: Putri Candrawathi Sampaikan Kesaksian Mengejutkan Soal Pemakaman Brigadir J hingga Peristiwa Pelecehan

Empat provinsi baru itu ialah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya terhadap Pemilu 2024.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri.

“Bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum,” demikian bunyi pertimbangan lainnya dalam Perppu tersebut.

Tak hanya itu, dalam hal ini Presiden RI turut mempertimbangkan perlunya dilakukan perubahan beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga: Mengejutkan! Putri Candrawathi Mengaku Brigadir J Ingin Mengangkatnya Dua Kali hingga Bantah Kesaksian Richard

Hal Ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, dengan jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu perubahan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024, serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagai diakibatkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk.

Perppu tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam UU Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di antara ketentuan baru dalam Perppu tersebut, antara lain :

Baca Juga: Putri Candrawathi Tegas Bantah Kesaksian Bharada E di Depan Hakim Soal Wanita Menangis: Tidak Pernah!

Pada Pasal 10A yang berbunyi bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk membentuk KPU Provinsi di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Selanjutnya di Pasal 92A, disebutkan juga bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Bawaslu Provinsi di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Kemudian dalam Perppu tersebut juga mengatur bahwa di antara Pasal 568 dan Pasal 569 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 568A yang berbunyi bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam perppu tersebut disahkan oleh Joko Widodo pada 12 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal yang sama.***

 

Editor: Nadia Fairuz Azzahro

Sumber: Antara News

Tags

Terkini

Terpopuler