Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris Menuduh China Melakukan 'Intimidasi' di Laut China Selatan

- 24 Agustus 2021, 15:39 WIB
Wakil Presiden AS terpilih Kamala Haris
Wakil Presiden AS terpilih Kamala Haris /

MEDIA TULUNGAGUNG - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menuduh China menggunakan "pemaksaan" dan "intimidasi" untuk mendukung klaim yang melanggar hukum di Laut China Selatan ketika ia berusaha untuk menggalang negara-negara Asia melawan Beijing dan menopang kredibilitas AS setelah penarikan yang kacau dari Afghanistan.

Komentarnya pada hari Selasa datang selama perjalanan tujuh hari ke Singapura dan Vietnam yang bertujuan untuk menghadapi pertumbuhan keamanan dan pengaruh ekonomi China secara global.

Dilansir Media Tulungagung dari Al Jazeera, AS telah menyebut persaingan dengan China sebagai “ujian geopolitik terbesar” abad ini dan mengalihkan perhatian dan sumber daya ke kawasan Indo-Pasifik saat China berpaling dari keasyikan keamanan lama, termasuk dengan penarikan pasukannya dari Afghanistan.

Baca Juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Akan Mencalonkan Diri Kembali, Namun Sebagai Wakil Presiden Pada 2022

“Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan,” kata Harris dalam pidatonya di Singapura.

"Tindakan Beijing terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara," katanya.

“Amerika Serikat berdiri bersama sekutu dan mitra kami dalam menghadapi ancaman ini.”kata Kamal Harris

Baca Juga: Vladimir Putin Khawatir Para Teroris Dari Afghanistan Memasuki Negara-Negara Tetangga Dengan Kedok Pengungsi

Menurutnya, China mengklaim hampir semua laut yang kaya sumber daya, yang dilalui perdagangan pengiriman triliunan dolar setiap tahun, dengan klaim yang bersaing dari empat negara Asia Tenggara serta Taiwan.

Beijing telah dituduh menyebarkan berbagai perangkat keras militer, termasuk rudal anti-kapal dan rudal permukaan-ke-udara di sana, dan mengabaikan keputusan pengadilan internasional 2016 di Den Haag yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar perairan tidak berdasar.

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan Masruri

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini