Bocoran Soal Lengkap Kunci Jawaban Tes Guru PPPK 2022, Pembahasan Wawasan Kebangsaan Bagian Kedua

- 5 November 2022, 17:45 WIB
SOAL Tes PPPK 2022 Lengkap dengan Kunci Jawaban Kompetensi Teknis, Pelajari Sebelum Ikut Ujian!
SOAL Tes PPPK 2022 Lengkap dengan Kunci Jawaban Kompetensi Teknis, Pelajari Sebelum Ikut Ujian! /FreePic

Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik.

Baca Juga: Pemerintah Berikan Bantuan Untuk Masyarakat Pengguna TV Analog, Berikut Cara Cek Status Penerima STB

5. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar-bangsa sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk ....

A. membina dan menegakkan perdamaian dunia
B. memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia
C. mengatur kehidupan warganegara yang berada di luar negeri
D. membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara
E. mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri

Kunci Jawaban: A

Pembahasan

Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa- bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Baca Juga: Cara Mendapatkan bantuan STB Gratis dari Pemerintah , Akhir TV Analaog dan Saatnya Era Digital

6. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH mau pun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian, karena ....

A. adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan
B. adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum
C. adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat
D. adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak
E. adanya penegak hukum yang kurang profesional

Halaman:

Editor: Zaris Nur Imami


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x