Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Pemerintahan Joko Widodo mendapatkan kritikan dari Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kritikan tersebut datang dari laporan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berkaitan dengan evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.
Laporan tersebut memuat kaitan dengan adanya instrumen kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusi di Papua.
Baca Juga: Hari Santri Nasional 2021: ini 20 Link Download Twibbon Gratis Hingga Sejarah Singkatnya
Menurut Laporan tersebut, Dominasi kekerasan dalam kasus Hak Asasi Manusia di Papua ini paling banyak didominasi oleh Polisi sebanyak 41 kasus.
Sementara lainya adalah TNI 17 kasus, dan aparat gabungan TNI atau Polri 10 kasus.
Dari hasil temuan KontraS, motif utama dalam kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan aparat di Papua adalah dugaan relasi pertambangan dengan operasi militer yang dilakukan.
Pengerahan aparat dengan skala besar dan bisnis militer yang terus terjadi ini menandakan gagalnya reformasi institusi TNI pasca-dihapuskannya Dwifungsi saat reformasi.
“Bisnis militer semacam ini sudah seharusnya segera dihentikan guna menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan; membangun institusi yang lebih profesional; menegakan kontrol sipil atas TNI, khususnya kontrol dalam anggaran pertahanan; serta mengurangi distorsi pada ekonomi nasional,” katanya.
