PAN Gabung Koalisi Pemerintah Jokowi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit, 1 Musuh Terlalu Banyak!

Dia menegaskan, perombakan kabinet atau "reshuffle" merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.

Baca Juga: 3 Harimau Sumatera Ditemukan Tewas Akibat Terkena Jerat di Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Selatan.

"Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden," katanya.

Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.

"Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Mengaku Selalu Ribut dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti

Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.***