MEDIA TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya angkat bicara terkait bergabungnya PAN sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi.
Melalui Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, PKB mengatakan menyambut baik PAN bergabung dalam koalisi partai politik pendukung Pemerintahan.
Menurutnya, seribu teman masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan satu masuh.
Baca Juga: Maraknya Keraguan Vaksin Sinovac, Dokter Reisa Broto Asmoro Beri Pengakuan Usai Vaksinasi Sinovac
"Kami dari awal menilai sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama (dalam koalisi pemerintahan). Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," kata Gus Jazil seperti dilansir MEDIA TULUNGAGUNG dari Antara.
Gus Jazil mengatakan bahwa pertemukan pimpinan parpol pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi pada Rabu, 25 Agustus 2021 tersebut merupakan agenda yang sudah lama tidak dilakukan.
Ia juga menyebutkan bahwa PAN juga turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai pertanda awal masuknya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.
"Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),” ujarnya.
Menurut dia, di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan rakyat mengalami banyak kesulitan, maka tidak pantas untuk menilai pertemuan partai politik langsung dipersepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi.
Dia menegaskan, perombakan kabinet atau "reshuffle" merupakan hak prerogatif presiden dan PKB sangat menghormati hal tersebut.
Baca Juga: 3 Harimau Sumatera Ditemukan Tewas Akibat Terkena Jerat di Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Selatan.
"Bagi PKB, tanpa harus bertemu, kalau presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatif presiden. Itu yang selama ini PKB menghormati, yang menjadi hak prerogatif presiden," katanya.
Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut sesungguhnya bukan untuk memengaruhi hak prerogatif presiden. Dia menilai, kalau presiden mau mengambil dan mengganti kursi menteri saat ini, PKB mempersilakan dengan hormat.
"Dan yang menjadi tolok ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang dirombak untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Mengaku Selalu Ribut dengan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti
Selain itu Jazilul membantah adanya dugaan kalau bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amendemen UUD NRI 1945, misalnya memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Gus Jazil, amendemen UUD NRI 1945 dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.***