Network
Lebih lanjut, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya secara maksimal dalam mengusut tindakan obstruction of justice dalam kasus Brigadir J.
Baca Juga: Terungkap 6 Kejanggalan Kasus Dugaan Pelecehan Putri Candrawathi di Magelang Veri LPSK
"Karowaprov terus kerja marathon. Semoga diberikan kesehatan sehingga sampai 30 hari ke depan kami bisa (sidang etik). Semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik kluster obstruction of justice," ujarnya.
Hingga saat ini, Polri pun tidak menetapkan tersangka lain dalam dugaan obstruction of justice di kasus Brigadir J, apalagi soal ketiga anggota DPR RI yang diduga menerima suap dari Ferdy Sambo.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Mahfud MD mengatakan bahwa ada beberapa anggota DPR yang diduga turut dihubungi Ferdy Sambo untuk melancarkan skenario palsu. Namun saat dikonfirmasi, tidak bisa dihubungi.
“Saat saya telepon, tidak diangkat,” ujarnya.
Baca Juga: Kabaintel Polri Tegaskan Ferdy Sambo Diberhentikan Tidak Hormat, FS Tak Puas Hingga Ajukan Banding
Sebagaimana diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk dimintai klarifikasi terkait kasus yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.
Menkopolhukam yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memenuhi panggilan tersebut pada Kamis 25 Agustus 2022.
Di dalam Ruang Rapat MKD DPR di Jakarta, Mahfud MD menyampaikan kalau Ferdy Sambo telah menyusun skenario agar orang percaya telah terjadi tembak-menembak, sehingga membuat prakondisi menghubungi beberapa orang.
