Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Taliban telah menunjuk veteran yang masuk daftar hitam PBB Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai penjabat perdana menteri pemerintah de-facto Afghanistan yang baru.
Sedangkan salah satu pendiri kelompok itu, Abdul Ghani Baradar sebagai wakil perdana menteri, kata juru bicara Taliban dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa 7 September 2021.
Sebelumnya, Baradar menjabat sebagai kepala kantor politik gerakannya, mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan Amerika Serikat pada tahun 2020.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban dan mendiang pemimpin tertinggi Mullah Mohammad Omar, diangkat menjadi menteri pertahanan, sedangkan posisi menteri dalam negeri diberikan kepada Sirajuddin Haqqani, kepala jaringan Haqqani yang ditakuti yang juga merangkap sebagai wakil Taliban.
Tak lama setelah pengumuman barisan baru, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban membuat pernyataan pertamanya sejak gerakannya mengambil alih Afghanistan, mengatakan bahwa pemerintah baru akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah.
Setelah pemberontakan 20 tahun mereka, Taliban sekarang menghadapi tugas besar memerintah Afghanistan, yang didera dengan kesengsaraan ekonomi dan tantangan keamanan termasuk dari cabang lokal kelompok teroris Daesh.
Dalam apa yang tampaknya menjadi tanda baru bahwa Taliban berusaha menenangkan orang-orang yang skeptis.
Baca Juga: Israel Percepat Rencana Serangan Militer ke Iran dan Sekutunya di Timur Tengah
Juru bicara Taliban mengatakan pemerintah yang belum lengkap hanya akan memiliki peran sementara.
