MEDIA TULUNGAGUNG – Pemerintah resmi menambah aggaran untuk program bantuan sosial (bansos) untuk 5 kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Aman di Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 29 September 2021 saat memimpin rapat di kantor Gubernur Jawa Barat.
"Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan hingga akhir 2021," kata Ma’ruf seperti dilansir MEDIA TULUNGAGUNG dari Antara.
Penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial tunai tersebut, lanjut Wapres, merupakan upaya guna memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.
Wapres juga mengimbau kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan lima bupati daerah prioritas tersebut untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat penerima manfaat dapat menerima bantuan sosial itu.
"Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing," tegas Wapres.
Bantuan sosial tunai tersebut merupakan program perlindungan sosial yang diupayakan Pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Selain itu Pemerintah juga mengupayakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.
Jawa Barat merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi target penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.
Total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Barat sebanyak 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Rincian angka penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten tersebut ialah 90.480 jiwa di Kabupaten Cianjur, 93.480 jiwa di Kabupaten Bandung, 69.090 jiwa di Kabupaten Kuningan, 106.690 jiwa di Kabupaten Indramayu dan 106.780 jiwa di Kabupaten Karawang.***