Network
Baca Juga: Update COVID-19 Tulungagung Senin 23 Agustus 2021, Kasus Meninggal Bertambah 4 Orang
Juliari juga diharuskan untuk membayar uang pengganti ke negara sebesar Rp14.597.450.000.
“Bila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama dua tahun," tambah hakim.
Selain itu, Juliari juga divonis mendapatkan pencabutan hak untuk dipilih selama empat tahun dari majelis hakim. Keputusan itu sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya.
"Menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ungkap hakim Damis.
Vonis yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis tersebut tentunya dinilai lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.
Baca Juga: Langkah Awal yang Harus Dilakukan Saat Tubuh Terinveksi Virus Menurut dr. Zaidul Akbar
Kasus dugaan suap ini bermula ketika Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.
Suap tadi dilakukan karena bertujuan agar Juliari menunjuk perusahaan-perusahaan yang diwakili orang tersebut menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.***(Devilya Kharisma Putri/LingkarMadiun.Pikiran-Rakyat.com)
