MEDIA TULUNGAGUNG - Presiden Joko Widodo melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri (wamen) pada Rabu 15 Juni 2022 di Istana Negara, Jakarta.
Dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam hal ini Zulkifli menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi sedangkan Hadi menggantikan Sofyan Djalil.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmi Lantik 2 Menteri dan 3 Wamen Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni 2022
Dikutip oleh MEDIA TULUNGAGUNG dari laman laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 15 Juni 2022.
Presiden Jokowi mengungkapkan penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.
“Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” kata Presiden mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag.
Presiden Jokowi menyampaikan salah satu tantangan krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin Ungkap Cara Penanganan Covid-19, Simak Selengkapnya
Sedangkan alasan Presiden Jokowi menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN karena meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.
“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu,” pungkasnya.***