MEDIA TULUNGAGUNG - Pemerintahan Joko Widodo mendapatkan kritikan dari Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Kritikan tersebut datang dari laporan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berkaitan dengan evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.
Laporan tersebut memuat kaitan dengan adanya instrumen kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusi di Papua.
Baca Juga: Hari Santri Nasional 2021: ini 20 Link Download Twibbon Gratis Hingga Sejarah Singkatnya
Menurut Laporan tersebut, Dominasi kekerasan dalam kasus Hak Asasi Manusia di Papua ini paling banyak didominasi oleh Polisi sebanyak 41 kasus.
Sementara lainya adalah TNI 17 kasus, dan aparat gabungan TNI atau Polri 10 kasus.
Dari hasil temuan KontraS, motif utama dalam kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan aparat di Papua adalah dugaan relasi pertambangan dengan operasi militer yang dilakukan.
Pengerahan aparat dengan skala besar dan bisnis militer yang terus terjadi ini menandakan gagalnya reformasi institusi TNI pasca-dihapuskannya Dwifungsi saat reformasi.
“Bisnis militer semacam ini sudah seharusnya segera dihentikan guna menghentikan penyimpangan fungsi TNI dari fungsi pertahanan; membangun institusi yang lebih profesional; menegakan kontrol sipil atas TNI, khususnya kontrol dalam anggaran pertahanan; serta mengurangi distorsi pada ekonomi nasional,” katanya.
Selain itu, seharusnya militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan di luar APBN.
Menurutnya, meluasnya ruang militerisme di berbagai sektor tentu akan berimplikasi pada pemeliharaan kekerasan dan menyusutnya ruang kebebasan sipil.
“Jokowi juga menjadi aktor utama keengganan pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” katanya yang dikutip dari KontraS, Selasa, 19 Oktober 2021.
Baca Juga: Pelayan Bagi Perempuan di Surga Bukanlah Bidadara, Melainkan Sosok Ini Menurut Ustadz Adi Hidayat
KontraS menyebutkan bahwa Presiden Jokowi justru semakin menambah luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengangkat sejumlah pejabat yang memiliki rekam jejak buruk.
Dalam dua tahun ini, KontraS tidak melihat adanya komitmen untuk menyelenggarakan mekanisme berkeadilan berupa pengadilan dan pengungkapan kebenaran bagi korban.
“Wacana pemulihan terus diaktifkan guna melunturkan pertanggungjawaban hukum para pelaku,” katanya.
Dikutip Mediatulungagung dari artikel Pikiranrakyat.com berjudul "KontraS: Jokowi Menjadi Aktor Utama Keengganan Pemerintah Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat", selain kasus-kasus tersebut, KontraS melihat bahwa sikap buruk Presiden Joko Widodo dalam menangani isu internasional masih perlu diperhatikan.
KontraS menilai hingga saat ini, Indonesia belum mengesahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa alias International Convention for Protection of All People from Enforced Disappearances (ICPPED).
Beberapa negara dalam helatan Universal Periodic Review 3rd Session mendukung Indonesia untuk segera meratifikasi ICPPED karena pernah terjadi praktik keji tersebut pada masa Orde Baru dan berpotensi untuk terjadi kembali, sehingga adanya sebuah instrumen hukum untuk mencegah keberulangan peristiwa tersebut menjadi mutlak untuk disediakan.
Ia menyebutkan bahwa Indonesia belum meratifikasi protokol tambahan dari CAT, yaitu OPCAT.
“Secara normatif, OPCAT memiliki banyak manfaat untuk melindungi warga negara dari praktik penyiksaan,” katanya.
OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan-badan ahli independen untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.***(Mutia Yuantisya/Pkiranrakyat.com)