Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan disaat banyaknya tekanan asing atas kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut.
Pada 21 September lalu, pemerintah Taliban memperkuat tim ekonominya, menunjuk seorang menteri perdagangan dan dua wakil ketika kelompok itu mencoba untuk menghidupkan kembali sistem keuangan yang terguncang dari penghentian tiba-tiba miliaran dolar dalam bantuan asing.
Pemerintahan dibawah kekuasaan Taliban memproyeksikan wajah 'inklusif' dan 'moderat', juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan Kabinet baru mencakup anggota etnis minoritas seperti Hazara dan Tajik. Namun, menurut laporan, ini jauh dari kenyataan.
Baca Juga: Menteri Pertahanan Beri Teguran Keras Pada Militer Taliban, Mullah: Tindakan Tegas Akan Kami Ambil
Dilansir dari Hindustantimes.com, komunitas etnis minoritas ini belum diberikan posisi penting, dan semua induksi telah dilakukan dengan wajah yang tidak diketahui, dengan faksi Haqqani dan Baradar mendapatkan mayoritas otoritas.
Kaum fundamentalis Islam tidak menempatkan seorang wanita pun dalam Kabinet, seperti yang telah mereka nyatakan sebelumnya, tetapi Kabinet tetap monopolistik bahkan ketika menyangkut etnis minoritas.
Mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah tidak diberikan posisi dalam pemerintahan baru.
Qalandar Ibad, Abdul Bari Omar, Mohammad Hassan Ghiasi, Haji Gul Mohammad, dan Arsala Kharoti Lutfullah Khairkhwa semuanya adalah anggota Jaringan Haqqani. Qalandar Ibad adalah menteri kesehatan baru mereka, sementara anggota kabinet lainnya adalah wakil menteri di departemen lain.
Mullah Mohammad Ibrahim, wakil menteri keamanan dalam negeri yang baru, di sisi lain, adalah seorang Pashtun dari faksi Baradar.
Baca Juga: Tidur Seringkali Mendengkur, Atasi Segera dengan Beberapa Hal ini
