Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Foto Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijadikan sebagai foto utama dalam pembahasan 23 narapidana kasus korupsi yang bebas bersyarat di Harian Kompas, 8 September 2022.
Pencatutan foto yang dinilai tidak singkron dengan isi konten berita tersebut menuai reaksi publik.
Tak hanya publik pada umumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun ikut memberikan perhatian soal berita tersebut.
Seperti diketahui, konten berita yang dimuat oleh Harian Kompas pada rubrik Politik dan Hukum.
Mereka memberikan judul berita "Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa".
Isi kontennya sekali lagi adalah membahas tentang 23 narapidana korupsi yang baru-baru ini dibebaskan bersyarat dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Anies Baswedan.
Sehingga mereka menyematkan judul yang demikian.
Baca Juga: Jadi Korban Framing Korupsi Harian Kompas, Anies Sebut Pilar Demokrasi, Netizen: Media Penguasa..
Meski dinilai salah, Refly Harun melihat bahwa dalam isi berita Harian Kompas memang ada pembahasan soal Anies namun hanya sedikit dan tidak ada kaitannya dengan isi besarnya.
"Kalau kita lihat memang di kompas ini judulnya korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Kemudian bicara tentang pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor membuat korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa jika negara serius memberantas korupsi tetap dibutuhkan efek jera. Kemudian sebenarnya dalam berita ini itu ada berita kecil tentang Anies. Gubernur DKI diperiksa tetapi memang hanya kecil bagian kecil saja ya, sharp heading terakhir ya jadi setelah panjang bicara mengenai koruptor yang dibebaskan ada bicara tentang Gubernur DKI diperiksa lalu di sini gambarnya adalah Anies Baswedan," ujar Refly Harun dalam kanal YouTubenya, Sabtu, 10 September 2022.
Meski begitu, nampaknya Refly tidak mau menyalahkan begitu saja Harian Kompas karena memang ada pembahasan Anies meski kecil.
Namun ia juga mencurigai ada agenda bermuatan sensitif terhadap sosok Anies Baswedan.
"Ya tidak salah-salah amat juga foto Anies, tetapi mungkin ada orang yang sensitif apa bisa dikatakan sensitif. Bisa dikatakan punya sense tersendiri dalam melihat soal apa yang namanya agenda setting media," ungkap Refly.
Refly melihat bahwa kasus seperti ini biasa terjadi pada beberapa media. Namun tidak banyak orang yang paham dengan kasus serupa soal framing.
Baca Juga: Ap Itu RON dalam Istilah BBM yang Banyak Dicari, Ternyata ini Maksudnya
Refly Harun juga menunjukkan beberapa komentar tokoh yang ikut menyoroti framing negatif terhadap Anies Baswedan oleh Harian Kompas.
Misalnya komentar dari mantan Wamenkumham, Hamdani indrayana yang menyebut framingnya terlalu kasar.
Pakar Komunikasi Politik dan Kedai Kopi Hendri Satrio menyayangkan penayangan foto yang menampilkan Anies Baswedan di gedung KPK.
Baca Juga: Episode 15 Kisah Rase Terbang Sudah Tayang, Cek Link Resminya di Sini!
Refly Harun menyebut berita tersebut sebenarnya hanya berita tempelan yang tidak seharusnya menampilkan gambar mantan Mendikbud tersebut.
"Secara keseluruhan berita tentang Pak Anies sebenarnya hanya berita tambahan, tempelan ya. Sebenarnya tadi saya katakan di belakang berita Pak Anis dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dukungan korupsi perhelatan Formula E. Kenapa tidak gambar dari 23 koruptor itu yang dimaksudkan dalam frame Kompas, dari sisi framing lanjut tadi ada opini yang terbangun dari situ opini akan muncul ketika masyarakat melihat berita tersebut seolah Anies termasuk orang yang terlibat dalam kejahatan tindakan korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan. Padahal ini baru tahap penyelidikan dengan masih saksi-saksi dihadirkan," pungkas Refly Harun.
Seperti diketahui, menanggapi hal ini Anies pun telah memberikan klarifikasinya soal berita Harian Kompas melalui akun Instagram Pribadinya @aniesbaswedan.
Baca Juga: Episode 14 Kisah Rase Terbang Sudah Tayang, Cek Link Resminya di Sini dan Jangan Sampai Salah Pilih!
"Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula-E, saya menerima banyak pesan memberitahukan ttg berita yg dimuat di Harian Kompas," tulis Anies Baswedan.
Judul beritanya besar yakni Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa.
Isinya mayoritas ttg pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor.
Terdapat pula kolom berisi daftar napi tipikor yg dibebaskan.
Anies kemudian melihat berita tersebut menjadi aneh saat fotonya digunakan dalam berita tersebut.
"Yang aneh: yg terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada hubungan dgn topik yg ditulis di dalam artikel. Di bagian akhir artikel terdapat tiga paragraf kecil ttg kedatangan Gubernur DKI ke KPK, yg juga tidak ada hubungan dgn topik beritanya," tulisnya.
Anies Baswedan menyebut bahwa media memang memiliki peran besar dalam membentuk opini publik.
Harusnya media memiliki tanggung jawab besar atas apa yang ia buat.
"Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yg besar pula," lanjut Anies.
Anies juga menegaskan, media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak.
Sebaliknya, ia justru harus berpihak, pada kebenaran, keadilan, dan objektivitas.
Tanggung jawab media memang berat, karena risiko dampak salah langkahnya pun besar.
Dari tulisan yang dibuat Harian Kompas, Anies menyebut bahwa pihak mereka tela memberikan klarifikasi atas kelalaian yan dibuat.
"Kemarin, beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya, bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yg pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis,'' tulis Anies.
Harian Kompas kini telah menimpal framing yang dianggap salah oleh Anies Baswedan.
"Hari ini, Kompas memasang berita baru yg menjelaskan secara lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh kepada Kompas kemarin ttg bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis," tulisnya.
Anies kemudian mencoba menjelaskan sejarah Harian Kompas saat Presiden Soekarno masih hidup.
"Dahulu, Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat. Namun Bung Karno memberi usul nama Kompas, karena kompas adalah penunjuk arah dan jalan,"
"Kita berharap, filosofi nama Kompas ini terus dijaga. Apabila sebuah kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan,"
"Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet (polar), maka ia tak lagi dapat menjadi penunjuk arah,"
Baca Juga: Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Pangeran Charles III Merenung Sambut Kepemimpinan Baru
Mantan Mendikbud itu lebih percaya pada penjelasan pemimpin Kompas dan tidak akan membawa hal tersebut di mana ia terkena framing ke Dewan Pers.
"Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas dan, walau banyak yg menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara dan berdemokrasi," pungkas Anies Baswedan dalam unggahannya.
Beberpaa netizen pun ikut berkomentar dalam Instagram tersebut:
"Innalaha ma’ana pak. Tetap semangat," tulis netizen chikif****
"MasyaAllah santun sekali walaupun disakiti," tulis netizen martib****
"Media punya nya penguasa," tulis netizen shan_****
"Demikianpun saya, beberapa kali media mainstream membuat judul berita menggunakan foto saya, tapi headlinenya kata2 buzzer," tulis netizen hil****
"Mantap pak gubernur, seandainya tidak bapak teliti mungkin akan lolos begitu saja. Jadi teringat statement pak Karno, pekerjaan wartawan adalah gawat. Sehat dan sukses selalu pak Anis," tulis netizen muhammad_andi_saputra_nas*****
