Network
5. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/ wakil presiden?
a. Hak angket dan interpelasi DPR RI
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
d. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban e
Baca Juga: Polisi Beberkan Penyidikan Soal Jet Pribadi Hendra Kurniawan dalam Kasus Brigadir J, Periksa 22 Saksi
• UUD 1945 pasal 3:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
6. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?
a. 4 (empat) orang setiap provinsi
b. Tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI
c. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI
d. Tidak lebih dari sepertiga (1/3) jumlah anggota DPR RI
e. Tidak lebih dari seperempat (1/4) jumlah anggota DPR RI
Jawaban d
Baca Juga: Peraturan Seragam Siswa 2022 Tuai Banyak Kritik, Feni Rose Singgung Kendala Anak Didik
• UUD 1945 pasal 22C ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”
• Dalam UU No. 7 tahun 2017, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. Lihat pasal 196.
Baca Juga: Contoh Soal Tes Tulis CAT Seleksi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 Bagian 1 Beserta Jawabannya, Cek Di Sini!
7. Landasan hukum UU No. 7 tahun 2017 adalah:
a. Pasal 1 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), pasal 21, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (2), pasal 6, pasal 6A, pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), pasal 20, pasal 22C ayat (2), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
d. Pasal 1 ayat (3), pasal 3 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
e. Pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 23, pasal 23C ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
