Network
MEDIA TULUNGAGUNG - AS mengeluarkan izin umum untuk memfasilitasi aliran bantuan ke Afghanistan pada hari Jumat 24 September 2021. Meskipun ada sanksi Washington terhadap Taliban dan di tengah kekhawatiran atas krisis kemanusiaan setelah penarikan pasukan AS.
Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mengeluarkan dua lisensi umum, satu mengizinkan pemerintah AS, LSM dan organisasi internasional tertentu, termasuk PBB, untuk terlibat dalam transaksi dengan Taliban atau Jaringan Haqqani, keduanya di bawah sanksi yang diperlukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
Lisensi kedua mengizinkan transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor dan ekspor kembali makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya.
"Perbendaharaan berkomitmen untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia mereka," kata Andrea Gacki, direktur Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS.
Dia menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja dengan lembaga keuangan, LSM, dan organisasi internasional untuk memudahkan aliran barang pertanian, obat-obatan, dan sumber daya lainnya sambil menegakkan sanksi terhadap Taliban, Jaringan Haqqani, dan lainnya.
PBB mengatakan bahwa pada awal tahun ini lebih dari 18 juta orang sekitar setengah dari populasi Afghanistan membutuhkan bantuan di tengah kekeringan kedua dalam empat tahun.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pekan lalu bahwa Afghanistan berada di "ambang bencana kemanusiaan yang dramatis" dan telah memutuskan untuk melibatkan Taliban untuk membantu rakyat negara itu.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengizinkan pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan berlanjut meskipun Washington memasukkan Taliban sebagai kelompok Teroris Global yang Ditunjuk Khusus.
