Network
Kelembagaan Negara Indonesia
79. Keberadaan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia begitu dinamis, Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan keuasaan Negara yang bersifat dinamis pula, setelah Reformasi, Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan Negara adalah ?
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Pertimbangan Agung
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Komisi Yudisial
e. Presiden Republik Indonesia
80. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah ?
a. Ketua MRP
b. Ketua DPR
c. DPR
d. MPR
e. DPD
Baca Juga: Amalan Agar Terhindar dari Siksa Kubur, Gus Baha Sebut Cukup Hafalkan Satu Surat Pendek ini
81. Setiap warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan ciri Negara demokrasi yaitu ?
a. Adanya Pemilu berkala
b. Adanya supremasi hukum
c. Adanya akuntabilitas politik
d. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
e. Persamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan
82. Dibawah ini yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah dilakukan Amandemen UUD 1945 yaitu ?
a. Menetapkan UUD dan Perubahan UUD, Melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
b. Menetapkan UUD dan mengubah UUD, Menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden
c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Menetapkan UUD dan/Perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden
d. Menetapkan GBHN, Menetapkan UUD dan Perubahan UUD, Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
e. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Menetapkan UUD dan/Perubahan UUD, Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
Peran Fungsi MK, Polisi, Jaksa dan MA dalam Kepemiluan
83. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di selesaikan oleh Lembaga ?
a. Pengadilan Tinggi
b. Mahkamah Agung
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum
d. Mahkamah Konstitusi
e. Pengadilan Tata Usaha Negara
84. Lembaga apa saja yang termasuk di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan ?
a. Pengawas Pemilu, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian
b. Badan Pemeriksa Keuangan, Bawaslu, Kepolisian
c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Bawaslu, Kejaksaan
d. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan Bawaslu
e. Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
Sistem Kepartaian di Indonesia
85. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit …. orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi
a. 75
b. 100
c. 50
d. 30
e. 25
Baca Juga: Cara Mudah Menjadi Orang Saleh, Gus Baha Beberkan Tips Gampang: yang Penting Tidak Mengganggu
86. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ?
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bias mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
87. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi, kecuali ?
a. Anggota Partai
b. Bakal Calon anggota DPR dan DPRD
c. Bakal Calon Anggota DPD
d. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
e. Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
88. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu fungsi dari partai politik adalah ?
a. Sarana komunikasi politik
b. Sarana pengatur konflik
c. Sarana rekrutmen politik
d. Sarana komunikasi politik
e. Sarana pendidikan politik
89. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ?
a. Pengertian Partai Politik
b. Tujuan Partai Politik
c. Fungsi Partai Politik
d. Peranan Partai Politik
e. Kewajiban Partai Politik
90. Berapakah jumlah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 ?
a. 48 Partai Politik
b. 12 Partai Politik
c. 36 Partai Politik
d. 16 Partai Politik
e. 24 Partai Politik
