Network
Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara Pemilu dan Pemilihan
51. Peran penting Panwaslu Kecamatan dalam proses pemungutan suara adalah ?
a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian logistic pemilu
d. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS
e. Melakukan pengawasan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
52. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, batas maksimal jumlah pemilih untuk setiap TPS adalah sebanyak?
a. 400 orang
b. 500 orang
c. 600 orang
d. 700 orang
e. 800 orang
Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, Politik Uang, Politik Identitas, Ujaran Kebencian, dan Hoaks
53. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengefektifkan pengawasan Pemilu, kecuali ?
a. Adanya pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan umum
b. Adanya silaturahmi yang rutin dengan peserta pemilu
c. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan
d. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan
e. Mengadakan pendidikan pengawasan partisipatif
54. Pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye Pemilu ?
a. Tim Sukses
b. ASN
c. Gubernur, Bupati dan Walikota
d. Masyarakat
e. Perserta Pemilu
55. Berikut ini adalah istilah yang identik dengan politik uang ?
a. Uang perjalanan dinas
b. Serangan fajar
c. Dana bantuan partai politik
d. Dana Sisa Hasil Usaha
e. Dana hibah
Baca Juga: Perbuatan Sepele Istri pada Suami Ternyata Dosa Besar Menurut Gus Baha, Sebut Sering Terjadi
56. Berikut yang bukan tugas Panwascam dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah ?
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
c. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
d. Mencegah terjadi praktik politik uang di wilayah kecamatan
e. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kecamatan
57 Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dilarang untuk melibatkan, kecuali ?
a. Tokoh masyarakat
b. Pejabat BUMN
c. PNS, TNI dan POLRI
d. Kepala Desa/Lurah
e. Pengawas Pemilu
58. Bentuk pelanggaran pemilu yang diatur diluar undang-undang pemilu/pemilihan, kecuali
a. ASN mengkampanyekan Pasangan Calon
b. Kepala desa mendukung pasangan calon
c. Mencoblos dua kali
d. ASN memberikan like, comment dan share postingan dukungan pasangan calon
e. ASN melakukan pendekatan kepada salah satu partai politik
Penegakan Hukum Pemilu
59. Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap ?
a. Ketentuan Pidana Pemilu
b. Etika Pemilu
c. Tata cara, prosedur atau mekanisme
d. Integritas Pemilu
e Netralitas Penyelenggara
60. Berikut ini tidak termasuk tindakan pengawas pemilihan dalam melakukan penyelesaian penindakan pelanggaran administratif pemilu ?
a. Melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor
b. Menerima temuan/laporan
c. Membuat putusan dugaan pelanggaran
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor
e Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti
Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
61. Pelanggaran Kode Etik yang dikaji oleh Bawaslu Kab/Kota diteruskan ke DKPP, melalui?
a. Bawaslu
b. Bawaslu Provinsi
c. Tim Pemeriksa Daerah
d. Sentra Gakkumdu
e. KPU
62. Manakah jawaban di bawah ini yang bukan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu ?
a. Pembiaran terhadap tindakan yang dilakukan KPU secara melanggar hukum
b. Keberpihakan terhadap Peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung peserta pemilu tertentu
e. Terlibat dalam kampanye peserta pemilu
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan
63. Sengketa acara merupakan proses sengketa antar peserta Pemilu yang dapat diselesaikan oleh Panwascam, dengan adanya…… dari Bawaslu Kabupaten/Kota
a. Kuasa
b. Mandat
c. Peralihan
d. Persetujuan
e. Ijin
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan
64. Pada proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, dalam hal Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan Panwaslu Kecamatan, maka keterangan tersebut dapat disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada ?
a. Bawaslu Kabupaten/Kota
b. Bawaslu Provinsi
c. Bawaslu
d. Mahkamah Konstitusi
e. Komisi Pemilihan Umum
Penegakan Hukum Pelangggaran Netralitas, ASN, TNI, Polri, Politik Uang, Politik Identitas, Ujaran Kebencian dan Hoaks
65. Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu ditindaklanjuti dalam jangka waktu ?
a. 3 hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi + 2 hari kerja untuk keterangan tambahan
b. 7 hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi + 7 hari kerja untuk keterangan tambahan
c. 14 hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi + 7 hari kerja untuk keterangan tambahan
d. 7 hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi + 2 hari kerja untuk keterangan tambahan
e 3 hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi + 3 hari kerja untuk keterangan tambahan
