Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Simak prediksi 50soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap.
bank soal latihan, kisi-kisi dan kunci jawaban tes CAT Panwascam Pemilu 2024.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Kecamatan.
Formasi Panwascam berjumlah 3 orang pada setiap kecamatan dan harus memenuhi 30% perempuan.
Meski tes tulis pada tahun ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hal tersebut tidak mengurungkan minat para pendaftar yang ingin menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu 2024.
Dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan tes tulis menggunakan sistem CAT pada tanggal 15 Oktober 2022 di kabupaten/kota masing-masing.
Adapun beberapa prediksi 50soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap dapat dipelajari dalam artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dari Gemini, Cancer, Leo Hingga Virgo
Soal Latihan Beserta Kunci Jawaban Seleksi Panwascam Pemilu 2024 Tes CAT.
A. Pengetahuan dan Kesetiaan
1. Integritas penyelenggara pemilu terkandung dalam ... Pancasila.
a. Sila kesatu
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
e. Sila kelima
2. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal :
a. 14 agustus 1945
b. 15 agustus 1945
c. 16 Agustus 1945
d. 17 Agustus 1945
e. 18 Agustus 1945
3. Berikut ini termasuk larangan materi dalam kampanye, yaitu …..
a. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
b. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang lain
c. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)
d. Jawaban a, dan c benar
e. Jawaban a, b, dan c benar
4. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal :
a. 14 agustus 1945
b. 15 agustus 1945
c. 16 Agustus 1945
d. 17 Agustus 1945
e. 18 Agustus 1945
5. Apa singkatan dari PERPU?
a. Peraturan Putusan
b. Peraturan Perundang-undangan
c. Peraturan Pengganti Undang-undang
d. Perubahan Perundang-undangan
e. Perubahan Peganti Undang-undang
Baca Juga: Ramalan Zodiak dan Angka Keberuntungan Hari ini: Aquarius Jadi Pemikir, Pisces Jadi Sosok Penyayang
6. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara dan pengawas Pemilu di Indonesia diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
e. Semuanya benar
7. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas Bawaslu adalah
a. Mencegah terjadinya praktik politik uang
b. Mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP, Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Jawaban a,b, dan c benar
8. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang benar ialah:
a. Kedaulatan berada ditangan pemerintah/ pemerintah daerah dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
b. Kedaulatan berada ditangan Presiden dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
c. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
d. Kedaulatan berada ditangan wakil rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
e. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Peraturan perundang-undangan
9. Data yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota adalah data yang berasal dari ...
a. Badan Pusat Statistik Nasional dan data Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
b. Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta daftar pemilih tetap pemilu terakhir
c. Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data E-KTP Kemendagri
d. Data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah dan data E-KTP
e. Data pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah dan data Badan Pusat Statistik Daerah
10. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, kecuali
a. Pembangunan berjalan lancer
b. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab
c. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang
d. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah
e. Persatuan demi kebersamaan dan kepedulian kelompok tertentu
11. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan ….
a. Adanya pemisahan TNI dan POLRI
b. Banyaknya partai politik yang ingin berkuasa
c. Negara Indonesia pernah dijajah secara bergantian oleh bangsa Eropa
d. Adanya otonomi daerah menyebabkan kecemburuan antar daerah karena kemajuan daerah merata
e. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya
12. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan adanya ….
a. komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman
b. komitmen untuk membangun daerahnya masing-masing
c. komitmen untuk mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal
d. komitmen untuk memajukan daerahnya dalam bingkai persatuan
e. komitmen persatuan antara sesama umat seagama dengan semangat ukhuwah
B. Pengetahuan tentang Pemilu
13. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :
1 Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien
2 Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis
3 Memberikan kepastian hokum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu
4 Menjamin konsisten pengaruh system Pemilu
5 Menghujudkan Pemilu yang adil dan berintergritas
6 Pemilihan dilakukan atas dasar kepentingan Partai Politik
Urutan yang tepat dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah……..
a. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ) dan ( 6 )
b. ( 2 ), ( 1 ), ( 4 ) ( 3 ) dan ( 1 )
c. Jawaban yang benar ( 1 ), ( 4 ) dan ( 6 )
d. ( 1 ) , ( 6 ), ( 3 ) ( 4 ) dan ( 5 )
e. ( 5 ) , ( 6 ), ( 3 ) ( 4 ) dan ( 1 )
14. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan adalah :
a. Tugas Panwas Kecamatan
b. Wewenang Panwas Kecamatan
c. Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan
d. Kewajiban Panwas Kecamatan
e. a, b, c dan d salah
15. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah:
a. Mandiri
b. Professional
c. Transparan
d. Idealis
e. Efektifitas
16. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 pada pasal berapa
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
17. Asas Jujur bermakna
a. Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur
b. Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi
c. Peserta Pemilu dan Pemilih harus transparan
d. Penyelenggara, Peserta dan Pemilih harus bersikap dan bertindak jujur
18. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali :
a. Langsung
b. Integritas
c. Umum
d. Bebas
e. Rahasia
19. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ?
a. Tetap
b. Ad hoc
c. Seterusnya
d. Tidak berubah-rubah
20. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena
a. Diberhentikan dengan tidak hormat
b. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban
c. Meninggal dunia
d. Jawaban a,b, dan c benar
Baca Juga: Siapa Windah Basudara yang Kini Viral? Begini Profil Biodatanya, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
21. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak terhormat apabila tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama ?
a. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
22. PENGAWAS KELURAHAN/DESA dan Pengawas TPS harus memastikan KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya
a. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara
b. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pemungutan suara
c. Paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara
d. Paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pemungutan suara
e. Salah semua
23. Panwascam wajib memastikan PPK memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada para Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota atau saksi calon dan Panwas Kecamatan yang ditunjuk serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK selama
a. selama 7 ( tujuh) hari
b. Selama 8 (deapan) hari
c. Selama 9 (sembilan) hari
d. Selama 10 (sepuluh) hari
e. Salah semua
24. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut ini kecuali :
a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
c. Saksi calon tidak hadir di TPS atau telah meninggalkan TPS sebelum proses pemungutan suara selesai
d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda
e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
25. Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan setara dengan ?
a. PPK
b. Bawaslu
c. Bawaslu Kab/Kota
d. PPS
e. Camat
26. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 2 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
27. Berikut pernyataan yang benar, kecuali
a. Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap
b. Panwaslu Kecamatan bersifat adhoc
c. Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan dimulai
d. Panwaslu kecamatan dibentuk 2 bulan sebelum tahapan dimulai
28. Komposisi keanggotaan Panwas Kecamatan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya:
a. 10 persen
b. 20 persen
c. 30 persen
d. 40 persen
e. 50 persen
29. Yang termasuk dalam partisipasi politik dalam Pemilu adalah ?
a. Menggunakan hak pilih.
b. Ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu.
c. Mengamati perkembangan politik melalui media
d. a dan b benar.
e. Salah semua.
30. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali :
a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
c. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar
d. Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
e. Jawaban b, dan d benar
Baca Juga: Ferdy Sambo dan Bharada E Berkelahi di Penjara, Benarkah? Simak Faktanya Berikut Ini!
31. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Panwas Kecamatan, wajib menindaklanjuti laporan paling lama :
a. 3 (tiga) hari setelah laporan diterima
b. 2 (dua) hari setelah laporan diterima
c. 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima
d. 5 (lima) hari setelah laporan diterima
e. Semua jawaban salah
32. Melaksanakan Kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah :
a. Kewajiban Panwas Kecamatan
b. Tugas Panwas Kecamatan
c. Wewenang Panwas Kecamatan
d. Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan
e. a, b, c dan d benar.
33. Salah satu kewenangan Panwaslu Kecamatan, kecuali
a. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
c. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa
d. Tidak merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan diwilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
34. Salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh Panwascam dalam tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur, Bupati/walikota adalah ...
a. Menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan
b. Memberikan sanksi administrasi kepada KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melakukan pemantauan kampanye
c. Bersama POLRES Kabupaten / Kota menyetujui jadwal pelaksanaan kampanye
d. Memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara
e. Membubarkan peserta kampanye yang tidak memakai atribut calon
35. Panitia pengawas lapangan (PENGAWAS KELURAHAN/DESA) diangkat dan dipilih oleh:
a. Panwas Kecamatan
b. Panwas Kab/Kota
c. Bawaslu Provinsi
d. Bawaslu RI
e. Camat dan Lurah
36. Penyerahan BA dan sertifikat beserta kelengkapannya pada saat di PPK wajib diawasi oleh :
a. PPL
b. KPPS
c. Anggota PPK
d. Panwas Kecamatan
e. Panwas Kabupaten
37. Berikut ini merupakan jenis perlengkapan pemungutan suara, kecuali:
a. Kotak suara;
b. Surat Suara
c. Tinta;
d. Bilik pemungutan suara
e. Rompi petugas KPPS
38. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dengan :
a. PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara
b. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
c. Mengambil sampul yang berisi berita acara
d. Membuka kotak suara yang tersegel
e. Meminta para saksi untuk menyerahkan surat mandat dr pihak parpol
39. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PENGAWAS KELURAHAN/DESA dan Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan, kecuali
a. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara
b. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
c. Menyusun meja
d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
e. Memeriksa keadaan seluruh
40. Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS harus memastikan PPS wajib menyerahkan kepada PPKsurat suara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dari TPS dalam kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon peserta Pemilihan di tingkat PPS
a. Paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara
b. Paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara
c. Paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara
d. Paling lama 4(empat) hari setelah pemungutan suara
e. Salah semua
41. Berikut adalah alur pemutakhiran daftar pemilih, kecuali :
a. Pemutakhiran dilakukan pada tingkat RT/RW
b. PPK bertanggungjawab untuk melakukan pemutakhiran di tingkat desa
c. Daftar pemilih hasil pemutakhiran ditetapkan menjadi DPS
d. DPS diumumkan secara luas melalui papan pengumuman RT/RW
e. DPS diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapat masukan masyarakat
42. Penduduk yang telah terdaftar dalam DPT, selanjutnya akan menerima :
a. Surat pernyataan dari petugas pemutakhiran pemilih
b. Surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS
c. Dicatatkan dalam daftar pemilih tambahan
d. Jawaban a & c benar
e. Surat pemutakhiran dari PPK
43. Berikut ini adalah proses verifikasi dukungan calon dan penelitian kelengkapan syarat calon perseorangan yakni :
a. Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai
b. Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 18 (delapan belas) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai
c. Verifikasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota
d. Verifikasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota
e. Verifikasi dokumen persyaratan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen syarat dukungan calon diserahkan ke PPS
44. Larangan dan sanksi bagi partai politik / Gabungan dari partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur Bupati/Walikota adalah merupakan
a. Upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan berintegritas
b. Contoh penyelenggaraan demokrasi yang efektif dan efisien
c. Salah satu cara untuk meminimalisir munculnya jumlah calon gubernur bupati walikota
d. wujud nyata adanya transaksi politik uang dalam pemilihan kepala daerah
e. Bagian dari strategi mempermudah pengawasan tahapan pencalonan.
45. Kegiatan kampanye dibawah ini yang termasuk kategori pelanggaran administrasi adalah…
a. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU Provinsi / Kabupaten Kota
b. Pemasangan Alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan
c. Penggunaan Fasilitas pemerintah/tempat ibadah dan sekolah yang dilarang
d. Pelibatan aparatur sipil Negara, TNI POLRI kepala desa dan perangkat desa
e. Merusak dan atau menghilangkan fasilitas / peraga Kampanye
46. Salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota adalah :
a. Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh KPU
b. Hasil jajak pendapat
c. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Sementara
d. Peraturan KPU
e. Peraturan Bawaslu
47. Berikut adalah model-model pelaksanaan kampanye dalam pemilukada, kecuali :
a. Pertemuan tatap muka / dialog
b. Iklan media cetak
c. Debat calon pemimpin kampus
d. Penyebaran bahan kampanye secara umum
e. Pawai Akbar
48. Yang merupakan salah satu bentuk pengawasan Panwascam dalam tahapan kampanye adalah
a. Melakukan kajian terhadap isi materi visi dan misi pasangan calon
b. Memerintahkan calon gubernur, bupati/ walikota menyampaikan visi misi
c. Membubarkan dan memproses pidana kegiatan kampanye yang tidak sesuai jadwal
d. Membatalkan kepesertaan pemilu calon Gubernur, Bupati Walikota yang melibatkan karyawan sebagai pesrta kampanye tanpa ijin atasan.
e. Memberikan sanksi administrasi terhadap penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye
49. Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali
a. Pertemuan terbatas
b. Pengumuman di Masjid-Masjid
c. Pertemuan tatap muka dan dialog
d. Pebat publik/debat terbuka antarcalon
e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
50. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu:
a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
b. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
d. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara
e. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara
Baca Juga: Berharap Rizky Billar dan Lesti Kejora Bersatu Kembali, Keluarga: Mudah-mudahan Utuh Kembali
Demikian tulisan diatas merupakan prediksi 50soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap untuk membantu melatih kecakapan dan mempertajam pengetahuan anda.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan latihan soal, adapun kebenaran soal dan jawaban menjadi Hak Penyelenggara Ujian Calon Panwascam Pemilu 2024.
