Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Simak prediksi 50soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap.
bank soal latihan, kisi-kisi dan kunci jawaban tes CAT Panwascam Pemilu 2024.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Kecamatan.
Formasi Panwascam berjumlah 3 orang pada setiap kecamatan dan harus memenuhi 30% perempuan.
Meski tes tulis pada tahun ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hal tersebut tidak mengurungkan minat para pendaftar yang ingin menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu 2024.
Dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan tes tulis menggunakan sistem CAT pada tanggal 15 Oktober 2022 di kabupaten/kota masing-masing.
Adapun beberapa prediksi 50soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap dapat dipelajari dalam artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dari Gemini, Cancer, Leo Hingga Virgo
Soal Latihan Beserta Kunci Jawaban Seleksi Panwascam Pemilu 2024 Tes CAT.
Pungut Hitung :
51. Berdasarkan pasal 373 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama … hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
a. 7 hari
b. 8 hari
c. 9 hari
d. 10 hari
e. 11 hari
52. Pada tanggal berapakah Pemilihan Presiden dan Wakll Presiden di Tahun 2024?
a. 14 Februari
b. 27 Juni
c. 14 September
d. 28 Oktober
e. 4 Februari
Pengawasan Netralitas ASN, TNI/Polri :
53. Anggota TNI, POLRI dan PNS dapat menjadi calon Anggota DPR dengan syarat…
a. Mendapatkan mandat dari institusi
b. Aktif sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS
c. Mendapat persetujuan atasan
d. Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, POLRI dan PNS
e. ada surat perintah
54. Pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan, Pak camat berorasi agar warga nya memilih salah satu calon, hal tersebut merupakan sikap ..........
a. Boleh saja karena tidak merugikan
b. Tidak boleh karena Pak camat selaku Aparatur Sipil Negara
c. Tidak boleh karena bisa di amuk warga
d. Boleh karena merupakan bagian dari dukungan
e. Boleh semua
55. Hasil kegiatan pengawasan pemilu dituangkan dalam .......
a. Formulir Model A
b. Formulir Model B
c. Formulir Model C
d. Formulir Model A dan B
e. Formulir Model A.Kwk
Baca Juga: Ramalan Zodiak dan Angka Keberuntungan Hari ini: Aquarius Jadi Pemikir, Pisces Jadi Sosok Penyayang
56. Apabila pada kegiatan pengawasan pemilu terdapat kampanye yang berisikan untuk membenci dan menjelekkan calon lain, sebagai pengawas Pemilu harus ...
a. Diam saja
b. Memberi peringatan kalau hal tersebut tidak boleh
c. Langsung memarahinya
d. Lapor KPU
e. Lapor Polisi
57. Seseorang yang telah pensiun dari pekerjaan nya sebagai PNS di Kecamatan, apakah boleh mendaftarkan diri sebagai tim dalam kampanye peserta pemilu …..
a. Boleh kalau ada izin keluarga
b. Boleh kalau ada surat tugas dari peserta Pemilu/Calon
c. tidak diperbolehkan karena yang bersangkutan PNS
d. a dan b benar
e. tidak diperbolehkan karena masih menerima uang pensiun
58. Sikap awal sebagai pengawas dengan adanya aparat di perangkat kelurahan/desa yang melakukan atau ajakan untuk memilih salah satu calon adalah ………
a. Ikut membantu
b. Melaporkan ke Kepolisian
c. Menyampaikan hasil pengawasan ke Pengawas Pemilu di atasnya
d. Melaporkan ke KPU
e. Ikut membantu dan melaporkannya
Penanganan Pelanggaran Administrasi :
59. Dalam hal terdapat bukti yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, maka diberikan sanksi administratif oleh …..
a. PPK
b. Panwaslu Kecamatan
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. KPU Kabupaten/Kota
e. KPU Provinsi
60. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh ….. sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu.
a. Anggota KPU Kabupaten/Kota
b. Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota
c. Pelaksana dan petugas kampanye
d. Peserta kampanye
e. Semua jawaban benar
Penanganan Pelanggaran Kode Etik :
61. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah:
a. Peserta pemilu dan Partai polotik
b. KPU dan Bawaslu
c. Petugas kampanye dan PPPS
d. Pengawas pemilu dan Tim Sukses
e. DKPP
62. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah?
a. Peserta Pemilu
b. Pemerintah Daerah
c. Petugas Kampanye
d. Pengawas Pemilu
e. Partai Politik
Penyelesaian sengketa proses :
63. Jika dalam proses Penyelenggaraan Pemilu terdapat Sengketa, maka yang berwenang menerima, memeriksa, hingga memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, adalah….....
a. MK (Mahkamah Konstitusi)
b. MA (Mahkamah Agung)
c. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)
d. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
e. KPU dan Bawaslu
Penyelesaian sengketa hasil :
64. Lembaga manakah yang berwenang untuk memutus masalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia?
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Departemen Hukum dan HAM
d. Departemen Dalam Negeri
e. Komisi Pemilihan Umum.
Penegakan Hukum (politik uang,hoaks dll) :
65. Apabila ada orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih merupakan sebuah pelanggaran yang masuk ke dalam jenis pelanggaran?
a. Kode Etik
b. Administrasi Pemilu
c. Tindak Pidana Pemilu
d. Perdata
e. Pidana Umum
66. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali ?
a. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
b. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih
c. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini
d. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu
e. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara
67. Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini, kecuali
a. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan sesuai prosedur
b. Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali
c. Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara
d. Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur
e. Terdapat 15 lembar surat suara yang berisi tulisan atau catatan lain
68. Sesuai pasal 403 UU Nomor & Tahun 2017, pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara termasuk dalam kategori pelanggaran …
a. Pelanggran Pidana Pemilu
b. Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu
c. Pelanggaran Administrasi Pemilu
d. Pelanggaran Perundangan lainya
e. Pelanggaran DKPP
69. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah…..
a. DK KPU
b. DK Bawaslu
c. DKPP
d. Mahkamah Konstitusi
e. Kejaksaan
70. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan:
a. Tahapan Pemutakhiran data pemilih
b. Tahapan Kampanye
c. Semua Tahapan
d. Tahapan Pemungutan Suara
e. Tahapan Pungut hitung
71. Politik Uang ( Money Politik ) merupakan jenis pelanggaran :
a. Pelanggaran Pidana Pemilu
b. Pelanggaran Administrasi Pemilu
c. Pelanggaran Kode Etik
d. Sengketa antar pemberi dan penerima uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu
e. Pelanggaran hasil
72. Berikut ini pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara Pemilu adalah ;
a. Peserta Pemilu
b. Petugas Kampanye
c. Komisi penyiaran
d. Penyelenggara Pemilu
e. Pemerintahan
Sumber dan Asas Hukum Tata Negara :
73. Landasan Konstitusional hukum tata pemerintahan indonesia adalah?
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Semua Benar
e. Bhineka Tungal Ika
74. Teks-teks yang termuat dalam konstitusional yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk…
a. Membatasi kekuasaan pemerintah
b. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah
c. Jaminan atas kewajiban politik rakyat
d. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum
e. Kekuasaan yang terbatas
Bentuk dan sistem pemerintahan :
75. Undang-undang berapakah yang dipakai untuk pemilihan Umum..
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019
e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Baca Juga: Siapa Windah Basudara yang Kini Viral? Begini Profil Biodatanya, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
76. Salah satu sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah ……
a. Negara berdasarkan kekuasaan
b. Negara berdasarkan sistem konstitusi
c. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
d. Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
e. Negara berdaulat
77. Sistem pemerintahan di Indoensia adalah sistem.....
a. Parlementer
b. Demokrasi
c. otoriter
d. Parlementer
e. Presidensial
78. Anggota DPD dipilih lansung oleh ......
a. Presiden
b. Lurah
c. Menteri
d. MPR/DPR
e. Rakyat
Kelembagaan Negara Indonesia :
79. “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal….?
a. 1 Ayat 1
b. 1 Ayat 2
c. 1 Ayat 3
d. 2 Ayat 1
e. 3 ayat 1
80. UUD 45 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali:
a. Persatuan
b. Internasionalisme
c. Keadilan sosial
d. Ketuhanan yang Maha Esa
e. Keadilan dan Internasionalisme
81. Setiap warga negara dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yaitu?
a. Demokrasi
b. Kemanusiaan
c. Kebersamaan
d. Keadilan sosial
e. Persatuan dan kesatuan
82. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu............
a. Adanya supremasi hukum
b. adanya rakyat
c. adanya persamaan kedudukan
d. adanya Pemilu
e. bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
Peran Fungsi MK, Polisi, Jaksa dlm kepemiluhan :
83. Jika dalam proses penyelenggaraan Pemilu terdapat perselisihan hasil pemilu maka yang berwenang menerima dan memproses tersebut adalah...........
a. KPU
b. MA
c. MK
d. Penyidik
e. Bawaslu
84. Apabila terjadi Tindak Pidana Pemilu maka pelaku dugaan pelanggaran tersebut akan diperiksa oleh tim yang dinamakan Gakkumdu, yang terdiri dari ........
a. KPU, Bawaslu dan Kepolisian
b. Bawaslu, DKPP dan Kejaksaan
c. Bawaslu, KPU dan kepolisian
d. Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian
e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian
Sistem Kepartaian di Indonesia :
85. Tujuan Partai Politik di Indonesia Secara Umum :
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Dapat menjamin stabilitas Negara dan keamanan Indonesia
c. Dapat mensejahterakan rakyat seluruhnya
d. Sesuai dengan ciri-ciri Negara
e. Sesuai dengan masyrakat Indonesia
86. Yang bukan syarat perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan …………
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Tidak terdaftar sebagai Pemilih
e. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
87. Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah ………….
a. Perseorangan
b. Swadya
c. Pemerintah dan Parpol
d. Gabungan partai
e. Partai Politik
88. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan ….
a. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
b. Memiliki kepengurusan di 20% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
c. Memiliki kepengurusan di 55% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
d. Memiliki kepengurusan di 25% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
e. Memiliki kepengurusan di 35% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
89. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada ………….
a. Bawaslu
b. KPU dan Bawaslu
c. KPU
d. Presiden
e. Makamah Konstitusi (MK)
90. Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang ………….. dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
a. tertutup
b. Tertutup dan terbuka
c. Rahasia
d. Terbuka
e. Jujur dan baik
Baca Juga: Ferdy Sambo dan Bharada E Berkelahi di Penjara, Benarkah? Simak Faktanya Berikut Ini!
Komunikasi pengendalian Emosi :
91. Setelah anda melakukan pengawasan pemilu di tingkat Kecamatan dan menuangkan kedalam laporan kegiatan, anda dikritik dengan pedas oleh rekan kerja anda, maka sikap anda sebaiknya……
a. Tidak menghiraukan kritikannya
b. Menunjukan ekspresi marah karena hasil pekerjaan yang serius Anda kerjakan dianggap tidak layak
c. Anda menerimanya sebagai sebuah saran untuk perbaikan pekerjaan Anda
d. Memberikan pembelaan dan penjelasan atas hasil kerja Anda dengan dialog yang santai
e. Mencari-cari kesalahan dari pekerjaan rekan kerja untuk membalikan keadaan
92. Contoh prilaku seorang pengawas Pemilu dalam mematuhi peraturan dan disiplin ……….
a. Mengikuti arahan pimpinan
b. Berkerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Berkerja berdasarkan amanad dari KPU dan Bawaslu
d. Mengikuti dan bekerja penuh waktu
e. Bekerja berdasarkan hasil pleno
93. Apabila ada perbedaan pendapat di saat anda melakukan Pleno, apa yang harus dilakukan ………
a. Pengambilan suara terbanyak
b. Tidak peduli
c. Mengambil pendapat yang paling bagus
d. Pengambilan suara tersedikit
e. Pengambilan suara ketua
94. Dampak negatif dari penggunaan gaya kepemimpinan otoriter pada kehidupan organisasi maupun di dalam pengawasan Pemilu, yakni ….
a. Lamban saat mengambil keputusan
b. Menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota dalam organisasi
c. Motivasi dan semangat kerja anggota pengawas dan organisasi yang menjadi rendah
d. Menurunkan kepatuhan anggota di organisasi
e. Saling menghargai
95. Berikut ini adalah contoh kepemimpinan yang baik …….
a. Suka menolong
b. Tidak sombong dengan karyawan
c. Suka mengerjakan pekerjaan kantor sendiri
d. Ramah tamah
e. Tidak bersifat dominan dan memberi kesempatan pada yang lainnya
96. Sebagai seorang pemimpin yang baik, sebelum menuangkan hasil pengawasan dalam formulir temuan, panwas terlebih dahulu melakukan ……..
a. Kajian;
b. Rapat Umum;
c. Pleno;
d. Rapat Terbatas
e. Surat Tugas
97. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada…………
a. Pengawas, KPU mandiri
b. Pengawas Pemilu secara berjenjang
c. Bawaslu secara langsung
d. Bawaslu secara bebas
e. Pengawas bebas langsung dan jujur
98. Yang bukan tugas Panwascam yaitu ………..
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
c. Melakukan penyelesaian pelanggaran administratif
d. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
e. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
99. Sebagai Pengawas Pemilu, bagaimana tindakan yang harus diambil oleh seorang Ketua …….
a. Sesuai analisa kehendaknya
b. Memperhatikan situasi dan kondisi
c. Berdasarkan pleno sesama pengawas pemilu
d. Berdasarkan koordinasi dengan tingkatan atas
e. Mengayomi bawahannya
100.Jika terjadi konflik internal, namun belum dapat diselesaikan, bagaimana langkah yang harus diambil ………..
a. Berkoordinasi dengan tingkatan di atas
b. Sesuai pendapat masing-masing
c. Menyerahkan kepada sekretariat
d. Tidak mengambil kesimpulan
e. Rapat bersama-sama
Demikian tulisan diatas merupakan prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap untuk membantu melatih kecakapan dan mempertajam pengetahuan anda.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan latihan soal, adapun kebenaran soal dan jawaban menjadi Hak Penyelenggara Ujian Calon Panwascam Pemilu 2024.
