Media Tulungagung - Boris Johnson telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris pada 7 Juli setelah krisis politik terbarunya, menyusul pengunduran diri menteri-menteri utama dan pejabat lainnya.
Dia mengatakan dia akan tetap sebagai PM Inggris sementara sampai penggantinya dipilih oleh partainya.
Gelombang pengunduran diri dimulai pada hari Selasa, 5 Juli 2022, meskipun Johnson meminta maaf karena tidak menyadari bahwa Chris Pincher, mantan menteri yang bertanggung jawab atas perawatan pastoral, tidak cocok untuk pekerjaan di pemerintahan setelah keluhan pelanggaran seksual dibuat terhadapnya.
Baca Juga: Terjadi Pelecehan Seksual di Stasiun Manggarai, KCI Tangkap Tersangka dan Minta Masyarakat Waspada
Dilansir Media Tulungagung dari Aljazeera, Jumat, 8 Juli 2022, Chris Pincher mundur menyusul klaim bahwa dia telah lakukan pelecehan seksual dengan meraba-raba dua pria di klub, tetapi Johnson mengetahui tentang tuduhan terhadapnya pada tahun 2019.
Mereka yang mengundurkan diri karena skandal itu mengatakan mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan Boris Johnson untuk memerintah demi kepentingan nasional.
Krisis kepercayaan itu terakhir terjadi hanya beberapa minggu setelah Johnson selamat dari mosi tidak percaya pada awal Juni dari anggota parlemen Partai Konservatifnya sendiri dengan jumlah suara 211 suara berbanding 148.
Baca Juga: Tersangka DPO Pencabulan Santriwati Dibawa Ke Rutan Klas 1 Medaeng, Surabaya
Kepemimpinan Johnson berada di bawah pengawasan ketat setelah laporan penyelidik pada bulan Mei mengkritik budaya melanggar aturan di dalam kantor perdana menteri dalam skandal yang dikenal sebagai Partygate.
Laporan tersebut menggambarkan pesta berbahan bakar alkohol yang diadakan oleh anggota staf Downing Street pada tahun 2020 dan 2021.
Saat itu, pembatasan sosial pandemi virus corona mencegah penduduk Inggris bersosialisasi atau bahkan mengunjungi kerabat yang sekarat.
Baca Juga: Tersangka DPO Pencabulan Santriwati Ponpes Shiddiqiyyah Serahhkan Diri ke Polda Jatim Dini Hari
Boris Johnson telah menghabiskan waktu berbulan-bulan berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan setelah kontroversi membuatnya menjadi perdana menteri Inggris pertama yang terbukti melanggar hukum.***