Media Tulungagung - Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida mengumumkan bahwa ia berencana untuk menghadiri KTT NATO mendatang di Madrid akhir bulan Juni ini.
Fumio Kishida mengecam konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, menuduh Moskow melanggar tatanan dunia dengan tindakannya.
“Saya bermaksud untuk mengajukan seruan bahwa mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan tidak dapat diterima di mana pun di dunia dan bahwa keamanan di Eropa tidak dapat dipisahkan dari keamanan di Indo-Pasifik,” kata Fumio Kishida dalam konferensi pers, seperti dilansir Media Tulungagung dari RT News, Kamis, 16 Juni 2022.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Fadli Zon: Wajar Saja, Daripada Jadi Beban?
“Invasi Rusia melanggar perdamaian dan ketertiban dunia dan tidak akan pernah bisa ditoleransi,” imbuhnya.
Sementara Fumio Kishida akan menjadi PM Jepang pertama yang pernah menghadiri KTT NATO, dia bukan satu-satunya pemimpin dari kawasan Asia-Pasifik yang bergabung dalam acara tersebut.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah kami, kami akan mengundang mitra Asia Pasifik kami, perdana menteri Selandia Baru, Australia, Jepang dan juga presiden Korea Selatan akan berpartisipasi dalam KTT NATO, yang merupakan demonstrasi kuat dari kemitraan erat kami dengan negara-negara yang berpikiran sama di Asia Pasifik,” ujar Stoltenberg, Sekretaris Jenderal Aliansi.
Stoltenberg juga menambahkan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky akan diundang, tetapi masih belum jelas apakah dia akan dapat menghadiri acara tersebut secara langsung.
“Presiden Zelensky akan diundang ke KTT NATO di Madrid. Dia akan diundang untuk berpidato di depan semua pemimpin, jadi saat kita bertemu bersama di sana pada akhir bulan,”
“Dia, tentu saja, dipersilakan untuk datang sendiri, jika itu memungkinkan baginya. Dia juga akan berpidato melalui konferensi video,” kata Stoltenberg.
Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.***
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.***