Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Simak prediksi, kisi kisi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Kecamatan.
Formasi Panwascam berjumlah 3 orang pada setiap kecamatan dan harus memenuhi 30% perempuan.
Baca Juga: Kunci Kesuksesan Weton Jumat Menurut Primbon Jawa, Wajib Hindari Sisi Negatifnya
Meski tes tulis pada tahun ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hal tersebut tidak mengurungkan minat para pendaftar yang ingin menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu 2024.
Dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan tes tulis menggunakan sistem CAT pada tanggal 15 Oktober 2022 di kabupaten/kota masing-masing.
Adapun beberapa prediksi kisi kisi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap dapat dipelajari dalam artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Baca Juga: Cukup Baca Al Quran Surat Pendek ini, Dijamin Terhindar dari Siksa Kubur Menurut Gus Baha
Soal Latihan Beserta Kunci Jawaban Seleksi Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 Tes CAT.
51. Berapa penambahan jumlah surat suara di setiap TPS?
a. 1,5% dari DPT
b. 2% dari DPT
c. 2,5% dari DPT
d. 3% dari DPT
e. 3,5% dari DPT
52. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melaksanakan?
a. Mengeluarkan seluh isi kotak suara
b. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan
c. Memeriksa keadaan seluruh surat suara
d. a,b dan c benar
e. sembahyang bersama
53. pada UU 7 Tahun 2017, pada pasal berapa mengatur tentang pemberian suara Pemilu?
a. 351
b. 352
c. 352
d. 353
e. 354
54. Berikut ini syarat dalam menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu, kecuali
a. Nama dan alamat pelapor
b. Identitas pelakor
c. Waktu dan tempat kejadian
d. Uraian kejadian
e. Pihak terlapor
55. Berapa hari paling lama hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu?
a. 3 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu
b. 5 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu
c. 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu
d. 9 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu
e. 11 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu
Baca Juga: Perbuatan Sepele Istri pada Suami Ternyata Dosa Besar Menurut Gus Baha, Sebut Sering Terjadi
56. Pada UU 7 Tahun 2017, pasal berapa yang mengatur terkait pelanggaran administrasi Pemilu
a. 460
b. 461
c. 462
d. 463
e. 464
57. Sengketa proses Pemilu terjadi karena?
a. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain
b. Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
c. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota
d. Hak peserta Pemilu tidak tercapai
e. a,b dan c benar
58. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama?
a. 10 hari kerja
b. 11 hari kerja
c. 12 hari kerja
d. 13 hari kerja
e. 14 hari kerja
59. Jenis dugaan pelanggaran Pemilu adalah
a. Pelanggaran kode etik
b. Pelanggaran administrasi
c. Tindak pidana pemilu
d. keributan
e. a,b dan c benar
60. berapa lama KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu?
a. 3 hari kerja sejak tanggal putusan
b. 5 hari kerja sejak tanggal putusan
c. 7 hari kerja sejak tanggal putusan
d. 14 hari kerja sejak tanggal putusan
e. 21 hari kerja sejak tanggal putusan
61. Pada UU 7 Tahun 2017, pasal berapa yang mengatur tentang sengketa proses Pemilu?
a. 465
b. 466
c. 467
d. 468
e. 469
62. Asas Jujur dalam Pemilu bermakna
a. Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur
b. Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi
c. Peserta Pemilu dan Pemilih harus transparan
d. Peserta Pemilu memberikan hak suaranya
e. Penyelenggara, Peserta dan Pemilih harus bersikap dan bertindak jujur
63. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
e. jujur
64. Siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia
a. KPU dan Bawaslu
b. KPU, Bawaslu dan DKPP
c. KPU dan DKPP
d. KPU
e. Pemerintah
65. Salah satu tugas Bawaslu adalah…
a. Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilu
c. Memutakhirkan data pemilih
d. Mensosialisasikan tahapan penyelenggarakan pemilu
e. Memastikan anggaran tersedia
66. Siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye
a. KPU
b. Bawaslu
c. DKPP
d. Akuntan Publik
e. Kepolisian
67. Sosialisasi, pendidikan pemilih, pasrtisipasi masyarakat bertujuan untuk?
a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu
b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu
c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu
d. Memberikan dukungan kepada peserta Pemilu
e. a,b dan c benar
68. dana kampanye berbentuk?
a. Uang
b. Barang
c. Jasa
d. Giro
e. a,b dan c benar
69. berikut ini tempat yang bisa digunakan peserta pemilu untuk melakukan rapat umum, kecuali
a. tempat ibadah
b. lapangan
c. alun-alun
d. stadion
e. tempat luas lainnya
70. peserta pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye meliputi
a. baliho
b. spanduk
c. umbul-umbul
d. stiker
e. a,b dan c benar
71. pada UU 7 Tahun 2017, pasal berapa yang mengatur tentang Tahapan Pemilu?
a. 166
b. 167
c. 168
d. 169
e. 170
72. Berapa jumlah anggota DPD disetiap provinsi?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
73. Sumber hukum tata negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, yang termasuk sumber hukum materiil ialah :
a. Konstitusi
b. Peraturan Perundang-undangan
c. Hukum Adat Ketatanegaraan
d. Konvensi Ketatanegaraan
e. Dasar dan pandangan hidup bernegara
74. 5 asas hukum tata negara di Indonesia terdiri dari Asas Pancasila, Asas Negara Hukum, Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Asas Negara Kesatuan, Asas Pembagian kekuasaan dalam check and balances. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat tertuang dalam :
a. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
e. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
75. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan?
a. Perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan
b. Perbuatan kehidupan ketatanegaran yang dilaksanakan sekali untuk mencapai keputusan
c. Perbuatan kehidupan ketatanegaran yang dilaksanakan secara keseluruhan untuk mencapai keputusan
d. Perbuatan kehidupan ketatanegaran yang dilaksanakan sekali dalam mengambil keputusan
e. Perbuatan kehidupan ketatanegaran mengambil keputusan
76. Yang bukan termasuk asas hukum ketatanegaraan ialah :
a. Pancasila
b. Negara hukum
c. Kedaulatan rakyat
d. Negara kesatuan
e. Pemersatu kekuasaan
77. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang presiden adalah ...
a. Kepala Negara
b. Kepala Pemerintah
c. Kepala Panglima Tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara
d. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
e. Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Kepala Panglima Tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara
78. Sistem pemerintahan dengan kekuasan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif disebut ...
a. Demokrasi
b. Monarki
c. Presidensial
d. Parlementer dan Presidensial
e. Parlementer
79. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD adalah :
a. Presiden
b. Kejaksaan Agung
c. KPU
d. KPK
e. KPI
80. Yang tidak termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah :
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
e. Pemerintahan Daerah Provinsi
Baca Juga: Amalan Agar Terhindar dari Siksa Kubur, Gus Baha Sebut Cukup Hafalkan Satu Surat Pendek ini
81. Yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
c. Memutus pembubaran partai politik
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
e. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
82. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam :
a. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
b. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945
c. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
d. Pasal 1 Ayat (4 UUD 1945
e. Pasal 1 Ayat (5) UUD 1945
83. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama ....... sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 14 hari
e. 30 hari
84. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama ....... sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung
a. 3 hari
b. 5 hari
c. 7 hari
d. 14 hari
e. 30 hari
85. Kapan pendaftaran partai politik peserta pemilu :
a. 6 bulan sebelum hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara
c. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara
d. 15 bulan sebelum hari pemungutan suara
e. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara
Baca Juga: Cara Mudah Menjadi Orang Saleh, Gus Baha Beberkan Tips Gampang: yang Penting Tidak Mengganggu
86. Kapan partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu :
a. 6 bulan sebelum hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum hari pemungutan suara
c. 14 bulan sebelum hari pemungutan suara
d. 15 bulan sebelum hari pemungutan suara
e. 12 bulan sebelum hari pemungutan suara
87. Yang dimaksud dengan partai politik?
a. organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu
b. organisasi yang mengoordinasikan persaingan
c. organisasi yang membentuk calon
d. organisasi dalam pemilihan
e. organisasi yang dibentuk untuk berdiskusi
88. Fungsi dari partai politik adalah :
a. Mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu
b. Mencari kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu
c. Mendapatkan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu
d. Menemukan kekuasaaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu
e. Memberi guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu
89. Berapa jumlah keanggotaan partai politik sebagai persyaratan pendaftaran?
a. 3.000 atau 3/3.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/ kota
b. 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/ kota
c. 2.000 atau 2/2.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/ kota
d. 4.000 atau 4/4.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/ kota
e. 5.000 atau 5/5.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/ kota
90. Siaa saja anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat pada saat proses verifikasi peserta Pemilu?
a. Anggota partai politik belum berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran
b. Anggota partai politik sudah berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran
c. Anggota partai politik berusia 20 tahun pada waktu pendaftaran
d. Anggota partai politik berusia 25 tahun pada waktu pendaftaran
e. Anggota partai politik berusia 27 tahun pada waktu pendaftaran
Baca Juga: Kisah Inspiratif: Gus Baha Menagis Melihat Cerita Santrinya, Terharu dengan Sosok Keluarganya
91. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :
a. Memperkuat ketatanageraan sistem demokrasi
b. Mewujudkan ketatanageraan sistem demokrasi
c. Mengatur ketatanegaraan sistem demokrasi
d. Mencari ketatanegaraan sistem demokrasi
e. Mewujudkan konsistensi pengaturan sistem Pemilu
92. Siapa yang memiliki tanggungjawab akhir dalam pelaksanaan pemilihan?
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih
b. Bawaslu
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. PPK
e. PTPS
93. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
e. 11
94. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan?
a. Bersifat dependen
b. Bersifat independen
c. Memperoleh izin dari KPU
d. Memperoleh izin dari Mahkaman Agung
e. Memperoleh izin dari Mahkaman Konstitusi
95. Yang bukan termasuk bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu?
a. Sosialisasi Pemilu
b. Pendidikan politik bagi pemilih
c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu
d. Penghitungan cepat hasil Pemilu
e. Pemantauan
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 14 OKtober 2022: Aquarius Sangat Romantis, Pisces Waspadai Ini!
96. Apa ketentuan dari partisipasi masyarakat dalam Pemilu?
a. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara sempit
b. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan
c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
d. Melakukan keberpihakan untuk kepentingan yang menguntungkan
e. Melakukan pemantauan secara terus menerus
97. Pengawasan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan memastikan :
a. Belum ditentukan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaran Pemilu
b. Belum ditentukan jumlah perlengkapan penyelenggaran Pemilu
c. Belum ditentukan kebutuha perlengkapan penyelenggaran Pemilu
d. Tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaran Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya
e. Tersusunnya spesifikasi yang belum ditentukan
98. Dibawah ini yang bukan dilakukan Pengawas Pemilu dalam mempersiapkan dalam memberikan keterangan :
a. Menghimpun data dan mengolah hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok pembahasan
b. Menyusun keterangan tertulis
c. Menyusun keterangan tidak tertulis
d. Melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi
e. Melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/ Kota
99. Dibawah ini yang bukan kompetensi dari pengawas pemilu adalah :
a. Komunikasi
b. Kepemimpinan
c. Kepercayaan diri
d. Keadilan
e. Ketelitian kerja
100. Yang dimaksud kompetensi analisis yang harus dimiliki dari pengawas pemilu adalah :
a. Memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil
b. Mempelajari secara detail keputusan yang akan diambil
c. Mendiskusikan secara umum keputusan yang akan diambil
d. Mempelajari secara keseluruhan keputusan yang akan diambil
e. Memberikan penilaian yang adil dan profesional
Baca Juga: Siapa Windah Basudara yang Kini Viral? Begini Profil Biodatanya, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Demikian tulisan diatas merupakan prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap untuk membantu melatih kecakapan dan mempertajam pengetahuan anda.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan latihan soal, adapun kebenaran soal dan jawaban menjadi Hak Penyelenggara Ujian Calon Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024.
