Network
MEDIA TULUNGAGUNG - Simak prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Kecamatan.
Formasi Panwascam berjumlah 3 orang pada setiap kecamatan dan harus memenuhi 30% perempuan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 14 OKtober 2022: Aquarius Sangat Romantis, Pisces Waspadai Ini!
Meski tes tulis pada tahun ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hal tersebut tidak mengurungkan minat para pendaftar yang ingin menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu 2024.
Dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan tes tulis menggunakan sistem CAT pada tanggal 15 Oktober 2022 di kabupaten/kota masing-masing.
Adapun beberapa prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap dapat dipelajari dalam artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Soal Latihan Beserta Kunci Jawaban Seleksi Panwascam Pemilu 2024 Tes CAT.
Pancasila
1. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut, kecuali?
a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran
b. Mewujudkan cita‐cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya
c. Mewujudkan cita‐cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis mauupun tidak tertulis
d. Mengandung Norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain‐lain peenyelenggara negara memegang tegguh cita‐cita moral rakyat yang luhur
e. Sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia
2. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dalam perisai Burung Garuda disimbolkan dengan?
a. Rantai
b. Pohon Beringin
c. Kepala Banteng
d. Padi dan Kapas
e. Bintang
3. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk sebab dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Kemajemukan di Indonesia nampak di masing-masing daerah dengan kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini sering kali memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilatarbelakangi oleh keberagaman budaya serta adat istiadat. Apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung dalam nilai Pancasila, permasalahan yang didasarkan pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti penjelasan di atas menunjukkan lemahnya?
a. Keadilan yang diciptakan oleh pemerintah
b. Sisi religiusitas bangsa Indonesia
c. Sikap kerukunan antarbangsa Indonesia
d. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
e. Kesejahteraan masyarakat Indonesia.
UUD NKRI 1945
4. Empat pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia pada kepada era kejayaan. Empat Pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali?
a. NKRI
b. Proklamasi Kemerdekaan
c. Undang-Undang Dasar 1945
d. Pancasila
e. Bhineka Tunggal Ika
5. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah suatu lembaga yang diberikan tugas untuk menjaga undang-undang dasar yaitu?
a. DPR
b. MPR
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Agung
e. Mahkamah Konstitusi
6. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. ketentuan yang mengatur tentang kedudukan presiden tersebut termaktub pada undang- undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal?
a. Pasal 2 ayat 1
b. Pasal 2 ayat 2
c. Pasal 3
d. Pasal 1
e. Pasal 3 Ayat 1
NKRI
7. Hakekat otonomi daerah adalah?
a. Pemekaran wilayah
b. Kepala daerah lebih diberdayakan
c. Mengurangi Beban Pemerintah Pusat
d. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
e. Entervensi Kebijakan Pemerintah Pusat
8. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh?
a. Perorangan
b. Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
c. DPR
d. MPR
e. Dewan Pertimbangan Presiden
9. Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki seorang kepala daerah yang disebut?
a. Camat
b. Gubernur
c. Bupati
d. Walikota
e. Kepala Wilayah
Bhinneka Tunggal Ika
10. Salah satu landasan hukum Bhinneka Tungggal Ika, adalah batang tubuuh UUD 1945, yaitu?
a. Pasal 1 ayat 1
b. Pasal 272
c. Pasal 303
d. Pasal 313
e. Pasal 2 ayat 1
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 14 OKtober 2022: Leo Jangan Tergoda Orang Ketiga, Virgo Temanmu Berkhianat!
11. Faktor yang mempengaruhi Indonesia memiliki budaya yang beragam, kecuali?
a. Posisi negara Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua semudera
b. Lempeng Eurasia yang dulunya menyatu kemudian terisolasi oleh lautan
c. Orang Indonesia yang tidak bisa beradaptasi di suhu dingin
d. Bentang alam Indonesia yang beragam, mulai dari pantai sampai gunung
e. Negara Indonesia yang subur dengan hasil alam yang melimpah.
12. Budaya di Maluku hampir menyerupai budaya portugis yaitu adanya alat musik menyerupai gitar yang berukuran kecil atau terkenal dengan sebutan kencrung. hal tersebut terbukti bahwa keragaman budaya dipengaruhi oleh?
a. Kondisi geologis
b. Letak stategis
c. Letak ekologis
d. Letak geografis
e. Letak ekologis dan geografis
Demokrasi dan Pemilu
13. Pelaksanaan demokrasi indonesia berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, tercantum di pasal UUD
1945.
a. 1 ayat 2
b. 3 ayat 4
c. 1 Ayat 1
d. 3 Ayat 2
e. 20 ayat 1
14. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Pemilu, Kecuali?
a. Kampanye
b. Pemungutan suara
c. Penghitungan suara
d. Masa Tenang
e. Sengketa Proses Pemilu
Pengertian, Asas dan Prinsip Pemilu
15. Berikut ini yang bukan termasuk pengawas pemilu adalah?
a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
b. Panwaslu Kecamatan
c. KPPS
d. Pengawas TPS
e. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
16. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil, asas tersebut dituang dalam pasal . . .Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.
a. Pasal 5
b. Pasal 1
c. Pasal 3
d. Pasal 8
e. Pasal 2
17. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam Penyelenggaran pemilu, kecuali?
a. Proporsional
b. Legalitas
c. Akuntabel
d. Efekif
e. Jujur
18. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk?
a. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
b. Pergantian presiden
c. Memberikan Kesempatan pada Setiap Warga Negara Indonesia Menggunakan hak pilihnya
d. Mewujudkan Pemerintah yang Akuntabel dan Berkualitas
e. Perebutan kekuasaan dan kepemimpinan
Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
19. Berikut salah satu prinsip dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah?
a. Mandiri, jujur dan adil
b. Adil, Berkepastian hukum dan lancar
c. Proporsional, akuntabel dan selektif
d. Efektif, efisien dan modern
e. Cepat, tepat dan akurat
20. Pengawas Kelurahan/Desa berjumlah?
a. 1 orang setiap desa/kelurahan
b. 1 orang setiap desa/kelurahan
c. 2 orang setiap desa/kelurahan
d. 3 orang setiap desa/kelurahan
e. 5 orang setiap desa/kelurahan
21. Dibawah ini adalah tugas Panwaslu Kelurahan/Desa, Kecuali?
a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa
b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa
d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perahrari perundang-undangan
e. Mengasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
22. Dibawah ini adalah Kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, yaitu?
a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan
b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Berkoordinasi dengan kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang teknis pengawasan di TPS.
e. a, b dan c adalah benar
Susunan Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan
23. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada?
a. Bawaslu Kabupaten/Kota
b. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
c. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
e. Bupati
24. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh?
a. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
b. Ketua Panwaslu Kecamatan
c. Anggota Panwaslu Kecamatan
d. Sekretariat Jenderal Bawaslu
e. Benar semua
25. Komposisi keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan memperhatikan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.
a. Laki-laki
b. Perempuan
c. Masyarakat setempat yang dibuktikan dengan E-KTP
d. Laki-laki dan Perempuan
e. c dan d benar
26. Struktur kelembagaaan di lembaga Pengawas Pemilu adalah?
a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
b. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa
c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa
27. Secara fungsional Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung kepada?
a. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
b. Ketua Panwaslu Kecamatan
c. Anggota Panwaslu Kecamatan
d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Camat setempat
28. Secara administratif Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung kepada?
a. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
b. Ketua Panwaslu Kecamatan
c. Anggota Panwaslu Kecamatan
d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
e. Camat setempat
Strategi Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif
29. Pilih yang mana yang Paling Tepat pernyataan berikut ini?
a. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu
b. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu
c. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu
d. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengkoreksi terjadinya pelanggaran pemilu
e. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang terstruktur, sistematis, masif dan akurat dalam mencegah terjadinya persoalan Pemilu
30. Sosialisasi pengawasan kepada masyarakat atau disebut dengan gerakan pengawasan partisipatif tentu harus menyasar kelompok sasaran yang tepat di kecamatan masing-masing, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu, di bawah ini beberapa unsur yang tepat menjadi kelompok sasaran, kecuali?
a. Kelompok Perempuan
b. Anggota Partai Politik
c. Siswa SMP
d. Kelompok Masyarakat Adat
e. A dan b benar
Baca Juga: Prediksi 50 Soal Tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 Serta Kunci Jawaban Lengkap Di Sini, Part 2
Tahapan Pemilu dan Pemilihan serta Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
31. Pada pemilihan kepala daerah, Pengawas Pemilu Kecamatan bertugas melakukan pengawasan Tahapan Perekrutan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), hal ini diatur dalam?
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
d. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
e. Undang-undang Dasar tahun 1945
32. Berikut adalah istilah Produk dari KPU yang terkait dengan Tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU, kecuali?
a. Daftar Pemilih Tetap
b. Daftar Pemilih Sementara
c. Daftar Pemilih Tambahan
d. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
e. a dan b benar
33. Dalam Tahapan Kampanye, terdapat potensi pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kempanye. Untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut maka Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang tepat yang disebut di bawah ini , kecuali?
a. Partai Politik
b. PPK
c. Pemerintah Daerah
d. Aparat TNI
e. a dan b benar
34. Tahapan Masa Tenang adalah Tahapan yang ditetapkan oleh KPU setelah tahapan?
a. Tahapan Kampanye
b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
c. Tahapan Pencalonan
d. Tahapan Pemungutan Suara
e. b, c dan d benar
35. Dalam Masa tenang, Biasanya Bawaslu melakukan Patroli Pengawasan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, kecuali?
a. Tidak ada lagi aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu
b. Tidak ada lagi Pemberian Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu
c. Tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih
d. Tidak ada lagi Pemberitaan tentang Pemilu di wilayah masing-masing
e. b dan c benar
Baca Juga: Prediksi 50 Soal Tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 Serta Kunci Jawaban Lengkap Di Sini, Part 1
36. Pilih jawaban yang tepat, Berikut Kewenangan Panwascam dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan?
a. Terjadi Pelanggaran Administrasi Oleh PPK
b. Terjadi Pelanggaran Etik oleh PPK
c. Terjadi Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan
d. Terjadi Pelanggaran kode etik Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi
e. a, b, c Benar
Pengawasan Distribusi Logistik
37. Berikut kerawanan yang terjadi dalam Tahapan Distribusi Logistik dalam Pemilu atau Pemilihan, kecuali?
a. Kurangnya Surat Suara
b. Kurangnya Berita Acara Hasil Pemungutan Suara
c. Tidak Tepatnya Sasaran
d. Kurangnya Alat Peraga Kampanye
e. a, b dan c benar
38. Jika terjadi Pelanggaran yang terjadi pada tahapan Distribusi Logistik dapat mengakibatkan berbagai potensi pelanggaran berikutnya seperti yang disebut di bawah ini, kecuali?
a. Potensi Pelanggaran terhadap hilangnya hak pilih
b. Potensi Pelanggaran terhadap manipulasi perolehan suara
c. Potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang
d. Potensi Pelanggaran terhadap proses Pencalonan
e. a, b dan c benar
39. Jika terdapat kekurangan surat suara suatu jenis pemilihan, maka KPPS dapat meminta tambahan dari TPS terdekat, tentu setelah koordinasi dengan?
a. PPS
b. Panwascam
c. Bawaslu Kabupaten
d. KPU Kabupaten
e. PPK
40. Berikut kerawanan Pengawasan terhadap distribusi Surat Pemberitahuan Memilih / Form C-6 yang disampaikan oleh KPPS kepada Pemilih, kecuali?
a. Tidak Sesuai Nama yang tertera
b. Surat Pemberitahuan Memilih Tidak dibagikan
c. Pemilh mendapatkan Lebih dari 1 kali Surat Pemberitahuan Memilih
d. a, b dan c benar
e. Surat Pemberitahuan Memilih / Form C-6 dibagikan kepada Pemilih
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dari Gemini, Cancer, Leo Hingga Virgo
Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan
41. Siapa saja yang membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih?
a. Pantarlih, PPS dan PPK
b. PPS
c. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa
d. Masyarakat
e. Bawaslu Kabupaten/Kota
42. Apa yang menjaadi dasar KPU Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap?
a. KTP Elektronik
b. Daftar pemilih sementara
c. Daftar pemilih tambahan
d. Kartu Keluarga
e. Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan
Pencalonan untuk Pemilu dan Pemilihan
43. Berdasarkan Pasal 226 Undang Undang 7 tahun 2017, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh?
a. KPU
b. Masyarakat
c. Partai Politik yang sudah mendaftar
d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu
e. Pemantau Pemilu
44. Untuk menjadi calon Bupati dan Calon Walikota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, maka calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sebesar?
a. Paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk
b. Paling sedikit 4% dari jumlah pemilih
c. Paling sedikit 3 % dari jumlah penduduk
d. Paling Sedikit 2,5 % dari jumlah pemilih
e. Paling sedikit 2 % dari jumlah penduduk
Kampanye Pemilu dan Pemilihan
45. Pernyataan yang salah tentang kampanye di bawah ini adalah?
a. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu
b. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
c. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
d. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye
e. Pelaksana kampanye bisa mengikutsertakan masyarakat umum dan semua umur Kepartaian
46. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali?
a. Pertemuan terbatas
b. Pertemuan tatap muka
c. Kuliah umum
d. Rapat umum
e. Pemasangan alat peraga di tempat umum
47. Setiap pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka?
a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
e. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
48. Dalam kampanye dilarang melibatkan?
a. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera dan kepala desa
b. Pelajar/mahasiswa
c. Orang jompo
d. Anggota non partai
e. Anggota ORMAS
49. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pemabatalan jika?
a. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih
b. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih
c. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
d. Menyampaikan visi-misi secara sembunyi-sembunyi
e. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu
50. Berikut ini termasuk larangan dalam kampanye, yaitu?
a. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
b. Mengganggu ketertiban umum
c. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang lain
d. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)
e. Semua jawaban benar
Baca Juga: Ramalan Zodiak dan Angka Keberuntungan Hari ini: Aquarius Jadi Pemikir, Pisces Jadi Sosok Penyayang
Demikian tulisan diatas merupakan prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap untuk membantu melatih kecakapan dan mempertajam pengetahuan anda.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan latihan soal, adapun kebenaran soal dan jawaban menjadi Hak Penyelenggara Ujian Calon Panwascam Pemilu 2024.
