Network
69. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah…..
a. DK KPU
b. DK Bawaslu
c. DKPP
d. Mahkamah Konstitusi
e. Kejaksaan
70. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan:
a. Tahapan Pemutakhiran data pemilih
b. Tahapan Kampanye
c. Semua Tahapan
d. Tahapan Pemungutan Suara
e. Tahapan Pungut hitung
71. Politik Uang ( Money Politik ) merupakan jenis pelanggaran :
a. Pelanggaran Pidana Pemilu
b. Pelanggaran Administrasi Pemilu
c. Pelanggaran Kode Etik
d. Sengketa antar pemberi dan penerima uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu
e. Pelanggaran hasil
72. Berikut ini pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara Pemilu adalah ;
a. Peserta Pemilu
b. Petugas Kampanye
c. Komisi penyiaran
d. Penyelenggara Pemilu
e. Pemerintahan
Sumber dan Asas Hukum Tata Negara :
73. Landasan Konstitusional hukum tata pemerintahan indonesia adalah?
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Semua Benar
e. Bhineka Tungal Ika
74. Teks-teks yang termuat dalam konstitusional yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk…
a. Membatasi kekuasaan pemerintah
b. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah
c. Jaminan atas kewajiban politik rakyat
d. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum
e. Kekuasaan yang terbatas
Bentuk dan sistem pemerintahan :
75. Undang-undang berapakah yang dipakai untuk pemilihan Umum..
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019
e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
