MEDIA TULUNGAGUNG - Simak prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk langsung oleh Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota untuk membantu mengawasi jalannya Pemilu di tingkat Kecamatan.
Formasi Panwascam berjumlah 3 orang pada setiap kecamatan dan harus memenuhi 30% perempuan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 14 OKtober 2022: Aquarius Sangat Romantis, Pisces Waspadai Ini!
Meski tes tulis pada tahun ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hal tersebut tidak mengurungkan minat para pendaftar yang ingin menjadi bagian dari Panitia Pengawas Pemilu 2024.
Dikutip dari laman Bawaslu.go.id, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melaksanakan tes tulis menggunakan sistem CAT pada tanggal 15 Oktober 2022 di kabupaten/kota masing-masing.
Adapun beberapa prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap dapat dipelajari dalam artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Soal Latihan Beserta Kunci Jawaban Seleksi Panwascam Pemilu 2024 Tes CAT.
Pemungutan dan Penghitungan Suara
51. Pernyataan yang benar mengenai pengawas TPS adalah?
a. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk membantu Panwas Kecamatan
b. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk membantu Bawaslu Kabupaten
c. Petugas yang dibentuk oleh PPL untuk membantu PPL
d. Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL
e. Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPL
52. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut?
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan
a. b.petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau
b. alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
c. c.petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
d. a,b,c dan e benar semua
e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS
Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, Politik Identitas, Ujaran Kebencian
53. Panwaslu Kecamatan Berwenang terhadap Netralitas semua Pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye terdapat pada pasal…… Undang-Undang Pemilu?
a. 106 huruf a
b. 106 huruf c
c. 106 huru g
d. 106 huruf h
e. 106 huruf d
54. Pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Bertugas, Kecuali?
a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan
b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan
d. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan
e. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi
55. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan terdiri atas?
a. Pelaksanaan kampanye
b. Logistik pemilu dan pendistribusian
c. Jawaban a dan b Benar
d. Jawaban a dan b salah
e. jawaban a yang benar
56. Pada pasal ……. Panwaslu kecamatan berkewajiban sesuai Undang-undang Pemilu.
a. 107
b. 108
c. 109
d. 106
e. 105
57. Panwaslu Kecamatan Bertugas, berwenang dan berkewajiban tercantum pada pasal… Undang- undang Pemilu?
a. 105,106 dan 107
b. 104,105 dan 106
c. 103,104 dan 105
d. 106,107 dan 108
e. 108,109 dan 105
58. Panwaslu kecamatan bertugas sesuai dengan pasal 105 huruf c yaitu?
a. Mengawasi netralitsa semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
b. Mengawasi pelaksanan tahapan penyelenggara pemilihan di wilayah kecamatan.
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
d. Pelaksanaan perhitungan dan pemunguatan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
e. Pengawasan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan.
Penegakan Hukum Pemilu
59. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrative pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan disebut sebagai pelanggaran?
a. Kode Etik
b. Pidana Pemilu
c. Administratif Pemilu
d. Hukum Lainya
e. Adat Pemilu
60. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelangaran disebut?
a. Laporan
b. Temuan
c. Informasi Awal
d. Pemantauan
e. Penelusuran
Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
61. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor?
a. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2019
b. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019
c. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2018
d. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019
e. a, b, c, d salah semua
62. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tangani oleh?
a. Bawaslu Republik Indonesia
b. Bawaslu Provinsi
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya.
e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan
63. Dalam hal menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan, Panwascam mendapat kewenangan menangani penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan pada?
a. Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia
b. Surat Keputusan Bawaslu Provinsi
c. Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Surat Mandat dari Bawaslu Provinsi
e. Surat Mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota
Penyelesaian Sengketa Proses hasil Pemilu dan Pemilihan
64. Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, Panwascam memiliki kewenangan yaitu?
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan oleh KPU hasil putusan Mahkamah Konstitusi
c. Meregister laporan penyelesaian sengketa hasil
d. Merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi
e. Pilihan a, b, c, d semua salah
Penegakan Hukum Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri, Pelanggaran Politik Uang, Politik Identitas, Ujaran Kebencian, dan Hoaks serta pelanggaran hukum lainnya dalam Pemilu dan Pemilihan
65. Temuan terhadap pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa Kampanye disampaikan oleh Bawaslu kepada?
a. Komisi ASN
b. KPU
c. Kepala Daerah
d. Kepolisian
e. Kejaksaan
66. Jika Panwascam menemukan pelanggaran netralitas TNI/POLRI di wilayahnya, maka proses penindakannya dapat direkomendasikan oleh panwascam dengan cara?
a. Merekomendasikan langsung kepada Instansi/Institusi yang terkait di tingkatnya masing-masing
b. Merekomendasikan langsung kepada Kepala Daerah selalu Ketua Forkompinda
c. Melalui Bawaslu Kabupaten/Kota untuk merekomendasikan kepada instansi yang berwenang
d. Merekomendasikan langsung kepada Komandan di atasnya
e. Merekomendasikan kepada Kepala Desa setempat
67. Jika Panwascam menemukan pelanggaran terhadap praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah , maka Panwascam melakukan tindakan?
a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran tindakan pidana pemilu
b. Bersama-sama pihak kepolisian di tingkat kecamatan melakukan penindakan pidana pemilu
c. Bersama-sama dengan PPK melakukan penindakan pidana pemilu
d. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri
e. Semua Benar
68. Hasil pengawasan di Media Sosial, Salah satu anggota Panwascam menemukan adanya berita bohong di salah satu akun paslon, maka yang dilakukan oleh anggota Panwascam tersebut adalah?
a. Langsung Melaporkan pada Polisi setempat
b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran
c. Menyampaikan Hasil Pengawasan kepada PPK
d. Melaporkan Hasil Pengawasan kepada Camat Setempat
e. Laporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa
69. Pada masa Kampanye Pemilu, Panwascam menemukan adanya pengrusakan alat peraga kampanye salah satu peserta pemilu, maka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, pelanggaran tersebut termasuk dugaan pelanggaran?
a. Pidana Umum
b. Pidana Pemilu
c. Administratif
d. Etik
e. Perdata
70. Panwascam menemukan akun media social salah satu (yang diduga) milik salah satu caleg berisikan postingan yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku / ras peserta pemilu yang lain, maka hal yang dilakukan oleh panwascam setelah membuat laporan hasil pengawasan adalah?
a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran tindakan pidana pemilu
b. Bersama-sama pihak kepolisian di tingkat kecamatan melakukan penindakan pidana pemilu
c. Bersama-sama dengan PPK melakukan penindakan pidana pemilu
d. Panggil dan menasehati para pihak agar tidak mengulangi lagi
e. Semua Benar
71. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dapat ditindaklanjuti oleh Panwascam meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali?
a. Nama dan Alamat pelapor
b. Pihak Terlapor
c. Waktu dan Tempat Kejadian Perkara
d. Terpenuhinya syarat materil dan formil
e. Disampaikan secara lisan
72. Pada Pemilihan Kepala Daerah, di saat kampanye, panwascam menemukan adanya kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas yang dilakukan oleh salah satu paslon, di rumah yang diduga sebagai Status ASN. Dugaan Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran?
a. Administratif
b. Pidana Pemilu
c. Etik
d. Pidana Pemilihan
e. Pelanggaran Undang-Undang Lainnya
Sumber dan Asas Hukum Tata Negara
73. Sumber hukum formil dalam Hukum Tata Negara yaitu?
a. Undang-Undang, Kebiasaan, traktat, Yurisprudensi dan UUD
b. Kebiasaan, Undang-Undang, Yurisprudensi, Doktrin dan Perpu
c. Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yursiprudensi dan Doktrin
d. Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin
e. UUD, Undang-Undang,Yurisprudensi dan Kebiasaan
74. Apakah yang dimaksud dengan asas Lex Spesialis derogate Lex Generalis?
a. Undang-Undang tidak berlaku surut
b. Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum
c. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
d. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal yang sama
e. Undang-undang yang berlaku surut
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia
75. Apa Bentuk Pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia?
a. Monarki
b. Tirani
c. Aristokrasi
d. Oligarki
e. Demokrasi
Baca Juga: Ramalan Zodiak hari ini Kamis 13 OKtober 2022: Libra Terlihat Ramah, Capricorn Jadi Petunjuk Hubungan Asmara
76. Tugas Lembaga yang berkuasa membuat atau merumuskan Undang-Undang, dilakukan oleh DPR,MPR dan DPD adalah :
a. Legislatif dan Eksekutif
b. Legislatif dan Yudikatif
c. Yudikatif
d. Legislatif
e. Eksekutif
77. Sistem Pemerintahan Indonesia terdiri dari?
a. Republik, Negara Kesatuan dan Sistem Parlemen
b. Republik, Negara Negara Kecil dan Sistem Presidensial
c. Republik, Negara Kesatuan dan Sistem Presidensial
d. Republik, Negara Kesatuan dan Sistem Kerajaan
e. Negara Kesatuan dan Republik Serta sistem Yudikatif
78. Tugas Lembaga Eksekutif adalah?
a. Lembaga yang berperan menjalankan Undang-Undang, di jalankan oleh Presiden, wakil presiden dan para Menteri untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas negara.
b. Lembaga yang berkuasa membuat atau merumuskan undang-undang dilakukan oleh DPR MPR dan DPD.
c. Lembaga yang berkuasa membuat atau merumuskan undang-undang dilakukan oleh DPR MPR dan Menteri.
d. Lembaga yang memiliki hak mengadili pelanggaran Undang-undang serta mengawasi dan memantau proses berjalannya UUD, yaitu MA dan MK.
e. Lembaga yang berperan menjalankan Undang-Undang, di jalankan oleh Presiden, wakil presiden dan para Menteri serta DPD,DPR untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas negara.
Kelembagaan Negara
79. Tugas dan Wewenang anggota DPRD yaitu, Kecuali?
a. Membentuk peraturan daerh Bersama kepala daerah
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah (APBD) yang di ajukan oleh kepala daerah
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan daerah dan APBD
d. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
e. berkuasa membuat atau merumuskan undang-undang dilakukan oleh DPR MPR dan DPD
80. Hirarki dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu?
a. UUD 1945, PP ,TAP MPR,UU,PERPRES,Perda Provinsi Perda Kab/Kota
b. UUD 1945, TAP MPR,UU,PP,PERPRES,Perda Provinsi Perda Kab/Kota
c. UUD 1945, TAP MPR,UU,PP, Perda Provinsi,PERPRES, Perda Kab/Kota
d. UUD 1945, TAP MPR,PP, UU,PERPRES,Perda Provinsi Perda Kab/Kota
e. UUD 1945, TAP MPR,UU,PERPRES,PP,Perda Provinsi Perda Kab/Kota
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dari Gemini, Cancer, Leo Hingga Virgo
81. Terdapat pada pasal berapa di UUD 1945 terkiat Presiden dan Wakil Presiden memegang Kekuasaan Pemerintah?
a. Pasal 4 ayat 1
b. Pasal 4 dan pasal 5
c. Pasal 4 ayat 1 dan 2
d. Pasal 5 ayat 1
e. Pasal 5 ayat 1 dan 2
82. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam Lembaga?
a. Legislatif dan eksekutif
b. Legislatif dan yudikatif
c. Legislatif
d. Yudikatif
e. Eksekutif
Peran Fungsi MK, Polisi, Jaksa dan MA dalam Kepemiluan
83. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 pasal?
a. Pasal 24 ayat (1)
b. Pasal 24A ayat (1)
c. Pasal 24B ayat (1)
d. Pasal 24C ayat (1)
e. Pasal 25 ayat (1)
84. Gakkumdu adalah akronim dari?
a. Penegakan Hukum Pemilu Terpadu
b. Penegakan Hukum Pidana Pemilu
c. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu
d. Penegakan Hukum Terpadu
e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Sistem Kepartaian di Indonesia
85. Politik berkaitan dengan cara manusia atau individu (teknik) untuk mencapai tujuan, artinya politik dalam arti?
a. ethiek
b. technic
c. etis
d. etika
e. Politik
Baca Juga: Ramalan Zodiak dan Angka Keberuntungan Hari ini: Aquarius Jadi Pemikir, Pisces Jadi Sosok Penyayang
86. Partai Politik diatur dalam Undang-undang?
a. Undang-undang Nomor 8 tahun 2002
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002
c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
d. undang-undang Nomor 20 tahun 2008
e. Undang-undang Nomor 8 tahun 2008
87. Partisipasi politik pada era demokrasi terpimpin menekankan pada kegaitan yang bersifat?
a. Sukarela dan bebas
b. Seremonial dan simbolik
c. Bebas dan terbuka
d. Dimobilisasi dan bebas
e. Tegas dan tertutup
88. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Tujuannya longgar / lebih luas
2) Sistem organisasinya ketat
3) Tujuannya spesifik
4) Pemilu bukanlah sarana untuk mencapai tujuan
5) Bergantung pada pemilu untuk mencapai tujuan
6) Sistem organisasinya longgar
Dalam pernyataan di atas yang menjadi ciri khas partai politik adalah?
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 5
c. 1, 3, dan 6
d. 2, 4, dan 6
e. 3, 4, dan 5
89. Di bawah ini adalah agen sosialisasi politik?
a. grup yang menarik
b. organisasi non pemerintah
c. kelompok mayoritas
d. Partai-partai politik
e. tokoh politik
90. Tujuan sosialisasi politik adalah?
a. membuat warga berperan aktif
b. mendorong warga untuk melakukan politik
c. membuat warga memiliki pengetahuan politik
d. agar warga memiliki perilaku politik
e. agar warga berpartisipasi dalam politik
Memahami tentang komunikasi sebagai kompetensi pengawas pemilu
91. Berikut ini adalah pernyataan yang benar, kecuali?
a. Dalam melaksanakan tugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan, Panwaslu kecamatan harus memiliki relasi kerja yang solid
b. Komunikasi menjadi pondasi awal untuk membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan
c. Sikap Berdiam Diri Panwaslu Kecamatan, menjadi salah satu cara yang tepat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu
d. Memanfaatkan media sosial untuk sumber informasi menjadi salahsatu alternatif di era teknologi digital
e. Panwaslu Kecamatan harus berkoordinasi dengan stake holder di Kecamatan tempat bertugas
Memahami tentang pengendalian emosi sebagai kompetensi pengawas pemilu
92. Sebagai seorang Pengawas PEMILU, pengendalian emosi dalam melaksanakan tugas sangat dibutuhkan. Berikut cara efektif mengendalikan emosi agar tidak cepat marah dan tersinggung, kecuali?
a. Membangun pemikiran yang sehat
b. Jalin Pertemanan yang saling mendukung satu sama lain
c. Belajar mencintai diri sendiri
d. Menghindari dari semua persoalan yang datang
e. Melakukan Kegiatan yang menyenangkan
Memahami tentang pemahaman intrapersonal sebagai kompetensi pengawas pemilu
93. Seorang pengawas pemilu harus mampu berpikir strategis untuk menentukan keberlangsungan aktivitas kelembagaan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya. Berpikirstrategis merupakan salah satu kompetensi pengawas pemilu yaitu pemahaman?
a. Intrapersonal
b. Interpersonal
c. Kesadaran Sosial
d. Inisiatif
e. Kepercayaan Diri
Memahami tentang kepemimpinan sebagai kompetensi pengawas pemilu
94. Berikut adalah sikap menjadi seorang pemimpin, kecuali?
a. Pengambilan keputusan
b. Tegas
c. Tanggung Jawab
d. Tidak Menghargai Orang lain
e. Adil
95. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan?
a. Memotivasi diri
b. Menakut-nakuti bawahan
c. Memotivasi bawahannya
d. Royal terhadap bawahan
e. Jawaban a dan c benar
Memahami tentang kesadaran sosial sebagai kompetensi pengawas pemilu
96. Dalam membentuk sosial awareness (kesadaran sosial) pengawas pemilu di tingkat kecamatan tanpa mempengaruhi pembuatan keputusan dan tindakan, upaya yang dilakukan adalah?
a. Menghargai perbedaan sosial dan budaya di masyarakat
b. Bersikap acuh terhadap kondisi sosial
c. Memanfaatkan perbedaan yang terjadi
d. Menjaga jarak dengan masyarakat sekitar
e. Membatasi pertemuan dengan stake holder terkait
Memahami tentang perhatian terhadap kejelasan tugas sebagai kompetensi pengawas pemilu
97. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu termasuk dari?
a. Wewenang dan kewajiban
b. Tugas dan kewajiban
c. Tugas Pengawas Kecamatan
d. Wewenang Pengawas Kecamatan
e. Kewajiban Pengawas Kecamatan
98. Panwaslu Kecamatan berkewajiban?
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu tingkatan dibawahnya.
b. Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS.
c. Membentuk panwaslu kelurahan/desa.
d. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
e. Mengelola memelihara dan merawat arsip
Memahami tentang perhatian terhadap kualitas sebagai kompetensi pengawas pemilu
99. Pengertian Pengawas Pemilu Kecamatan terdapat pada Pasal…. Angka …. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
a. 1 dan 19
b. 1 dan 20
c. 1 dan 21
d. 1 dan 22
e. 1 dan 23
100. Larangan dalam kampanye, yaitu menghina seseorang, suku ras golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain terdapat pada pasal?
a. 280 ayat 1 huruf a
b. 280 ayat 1 huruf b
c. 280 ayat 1 huruf c
d. 280 ayat 1 huruf d
e. 280 ayat 1 huruf e
Baca Juga: Siapa Windah Basudara yang Kini Viral? Begini Profil Biodatanya, Ternyata Bukan Orang Sembarangan
Demikian tulisan diatas merupakan prediksi 50 soal tes CAT Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024 serta kunci jawaban lengkap untuk membantu melatih kecakapan dan mempertajam pengetahuan anda.***
Disclaimer: Artikel ini merupakan latihan soal, adapun kebenaran soal dan jawaban menjadi Hak Penyelenggara Ujian Calon Panwascam Pemilu 2024.