Network
MEDIA TULUNGAGUNG – Pada hari Selasa, 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).
Dalam pengesahan RKUHP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dilakukan dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selatan.
“Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Sufmi dalam memimpin rapat, dikutip MEDIA TULUNGAGUNG dari PMJ News.
Baca Juga: Series Khusus Dewasa “Kupu Kupu Malam” Trending di 19 Negara, Simak Berikut Ini
Dalam hal ini,anggota DPR yang hadir serentak menyatakan setuju. “Setuju,” seru semua peserta rapat paripurna dalam pengesahan RKUHP tersebut.
Karena peserta rapat menyatakan setuju, maka Sufmi pun mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya RKUHP menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, KUHP akan diserahkan ke pemerintah untuk disetujui atau disahkan secara resmi oleh Presiden RI, Jokowi.
Seperti yang diketahui, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RKUHP pada pembahasan tingkat I, yang dilaksanakan pada 24 November 2022. Sebagaimana mekanisme yang berlaku, kesepakatan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna.
Baca Juga: Profil Pendidikan Masa Depan, Di Era Revolusi Industri 4.0
Melansir dari laman resmi DPR RI, Sufmi memastikan pasal-pasal krusial dalam RKUHP sudah banyak direformulasi sesuai masukan masyarakat. Menurutnya, RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pomelik.
