Network
Media Tulungagung – Media asing AlJazeera ikut menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang sampai hari ini masih menyimpan banyak kontroversi di Indonesia.
Indonesia sekali lagi menghadapi potensi krisis hukum karena pengesahan RUU KUHP yang kontroversial dengan perombakan total KUHP saat ini tampaknya sudah dekat.
Edward Omar Sharif Hiariej, wakil menteri hukum dan hak asasi manusia, mengatakan bahwa undang-undang tersebut harus disahkan paling lambat Juli tahun ini meskipun tidak ada tanggal yang diumumkan secara publik.
Baca Juga: Ukraina Larang Bahasa Rusia Digunakan untuk Percakapan Sehari-hari, Menlu: Ini Bencana!
Rancangan undang-undang baru diumumkan pada tahun 2019, memicu demonstrasi di seluruh negeri, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.
Dalam sorotan AlJAzeera, masyarakat Indonesia prihatin dengan berbagai pasal dari penistaan agama hingga perzinahan dan khawatir bahwa beberapa ketentuan akan dipersenjatai terhadap minoritas dan digunakan untuk menekan kebebasan sipil.
Draf telah diperbarui sejak itu, tetapi perubahan dan revisi belum dibagikan secara penuh.
Baca Juga: Bitcoin Anjlok Di Bawah US$20.000 Karena Penurunan Kripto Terus Menerus
